REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) siap mengawal sertifikasi vaksi Covid-19. LPPOM MUI juga telah menyampaikan kepada Wakil Presiden KH Maruf Amin, bahwa LPPOM MUI telah diskusi dengan produsen vaksi Bio Farma dan Sinovak.
"Jadi kita memang baru tahap diskusi awal kemarin dengan Bio Farma, informasi-informasi awal baru kita terima sebagai dokumen," kata Ketua LPPOM MUI Lukmanul Hakim, saat dihubungi, Jumat (28/8).
Lukman mengakui untuk proses sertfikasi memang belum mulai, karena data dan informasi vaksin belum diterima dari produsen vaksin. Cepat atau lambatnya proses pelabel halalan vaksin Covid-19 tergantung Bio Farma dan Sinovak memberikan informasi.
"Misalnya kita mendapat informasi-informasi itu kan informasinya sedalam apa kita dapatkan itu tentu sangat tergantung dari kebijakan dari Bio Farma dan Sinovak," katanya.
Lukmanul mengatakan, alasan belum mulai sertifikasi karena memang barangnya belum ada. Produk yang akan disertifikasi masih dalam proses uji klinis. Secara teori dan prakteknya proses uji klinis itu bisa berhasil, bisa juga gagal.
"Uji klinis itukan belu selesai masih dicoba," katanya.
Namun, kata Lukmanul Hakim, LPPOM MUI tetap akan mengawal proses yang sedang berjalan saat ini. Dengan pengalaman yang sudah puluhan tahun didukung dengan instrumennya, proses setifikasi bisa selesai dalam waktu satu sampai dua bulan paling lama.
"Kita sampaikan dengan pengalaman kita siap. Sebulan dua bulan selesai asal datanya lengkap dan bisa akses sesuai dengan data yang kita mintakan," katanya.
Lukmanul menuturkan, dalam proses sertifikasi vaksin Covid-19 ini, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memang meminta LPPOM MUI proaktif. Sehingga ketika diproduksi masal, vaksin itu sudah mendapat sertivikasi halal dan aman untuk digunakan.
"Wapres minta proaktif dan sebelum produksi nanti masal itu sudah ada keputusan. Jadi jangan sampai setelah ada produksi belum ada keputusan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika