REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Aturan baru China terkait ekspor teknologi, termasuk penjualan ByteDance atas operasi TikTok di AS yang harus mendapatkan restu Beijing, dinilai akan mempersulit divestasi paksa dan bermuatan politik, kata seorang pakar perdagangan China kepada media pemerintah, dikutip Reuters, Senin (31/8).
ByteDance telah diperintahkan oleh Presiden Donald Trump untuk melepaskan aplikasi video pendek TikTok ke Amerika Serikat untuk bisa tetap beroperasi. Hal itu diklaim karena kekhawatiran AS atas keamanan data pribadi yang ditanganinya.
Microsoft Corp dan Oracle Corp termasuk di antara pelamar untuk aset tersebut, yang juga mencakup operasi TikTok di Kanada, Selandia Baru, dan Australia.
Namun, China pada Jumat malam merevisi daftar teknologi yang dilarang atau dibatasi untuk ekspor untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Cui Fan, profesor perdagangan internasional di Universitas Bisnis Internasional dan Ekonomi di Beijing, mengatakan perubahan akan berlaku untuk TikTok.
"Jika ByteDance berencana untuk mengekspor teknologi terkait, itu harus melalui prosedur perizinan," kata Cui dalam wawancara dengan Xinhua yang diterbitkan pada hari Sabtu, dilansir dari Reuters.
Kementerian Perdagangan China menambahkan 23 item, termasuk teknologi seperti layanan push informasi pribadi berdasarkan analisis data dan teknologi antarmuka interaktif kecerdasan buatan ke daftar terbatas.
Diperlukan waktu hingga 30 hari untuk mendapatkan persetujuan awal untuk mengekspor teknologi.
“Kami sedang mempelajari regulasi baru yang dirilis Jumat. Seperti halnya transaksi lintas batas, kami akan mengikuti hukum yang berlaku, yang dalam hal ini termasuk di Amerika Serikat dan China,” kata penasihat umum ByteDance Erich Andersen.
Senjata rahasia TikTok diyakini sebagai mesin rekomendasinya yang membuat pengguna terpaku pada layar mereka. Mesin, atau algoritme ini, memberdayakan halaman "Untuk Anda" di TikTok, yang merekomendasikan video berikutnya untuk ditonton berdasarkan analisis perilaku Anda.
Cui mencatat bahwa pengembangan ByteDance di luar negeri telah mengandalkan teknologi dalam negeri yang menyediakan algoritme inti dan mengatakan perusahaan mungkin perlu mentransfer kode perangkat lunak atau hak penggunaan kepada pemilik baru TikTok dari China ke luar negeri.
"Oleh karena itu, disarankan agar ByteDance secara serius mempelajari katalog yang telah disesuaikan dan mempertimbangkan dengan cermat apakah perlu untuk menangguhkan negosiasi penjualan," tambahnya.
Kementerian luar negeri China telah mengatakan menentang perintah eksekutif yang telah ditempatkan Trump di TikTok dan bahwa Beijing akan membela hak dan kepentingan sah bisnis China.
Ikuti Whatsapp Channel Republika