REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah Thailand mengumumkan menunda pembelian kapal selam dari China. Pengumuman itu disampaikan pada Senin (31/8) setelah hampir satu pekan masyarakat Negeri Gajah Putih marah dengan pembelian senilai jutaan dolar AS itu.
Sebab dilakukan tepat ketika Thailand sedang mengalami krisis ekonomi terburuk selama beberapa dekade. Pada 2015, Thailand menyepakati pembelian tiga kapal selam Yuan Class S26T dari China.
Thailand sudah membeli satu kapal selam yang senilai 13,5 miliar baht atau 434 juta dolar AS. Pada awal bulan ini komite parlemen menyetujui pembelian dua kapal selam lainnya senilai 22,5 miliar baht atau 723,5 juta dolar, yang akan diangsur per tahun sebanyak tujuh kali.
Angsuran pertama akan diberikan tahun depan. Langkah itu memicu amarah masyarakat Thailand yang membuat tagar 'Untuk Apa Kapal Selam?' menjadi trending di media sosial Twitterc
Oposisi mempertanyakan prioritas pengeluaran pemerintah. Sementara karena pandemi virus corona Thailand sedang mengalami tantangan ekonomi paling berat sejak tahun 1990-an.
Juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mengatakan Angkatan Laut sudah diberitahu mengenai penundaan pembelian kapal selam tahun ini sehingga anggarannya dapat dialokasikan untuk mengurangi kesulitan ekonomi.
"Kami telah berbicara dengan China, Angkatan Laut telah berbicara mengenai kontrak mereka untuk melihat apakah kami bisa menunda pembayaran tahun depan," kata Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha pada wartawan.
Ia mengatakan kesepakatan kapal selam masih berjalan. Sebab, kapal selam penting untuk menjaga kepentingan jangka panjang Thailand.
"Kami tidak bisa berhenti, ini bagian dari rencana pengembangan kekuatan," kata Prayuth.
Hampir setiap hari pemerintahannya menghadapi gelombang unjuk rasa mahasiswa yang menuntut militer berhenti mempengaruhi politik. Mahasiswa menilai cengkraman militer terhadap pemerintah semakin kuat sejak kudeta yang dipimpin Prayuth tahun 2014 lalu.
Pengunjuk rasa juga menyerang kesepakatan pembelian senjata seperti kapal selam. Mereka mengatakan pembelian itu menunjukan pemerintah Prayuth lebih mengutamakan militer dibandingkan kepentingan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika