REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Recep Tayyip Erdogan, menyatakan Turki tidak akan menolerir tindakan ilegal di wilayah Aegean dan Mediterania, Senin (31/8). Pernyataan ini mengacu pada ketegangan terbaru dengan Yunani terkait perbatasan laut.
"Tidak ada yang bisa membatasi Turki, yang memiliki garis pantai terpanjang di Mediterania, hingga pantai Antalya. Kami bertekad untuk membela hak maritim warga kami dan rakyat Republik Turki Siprus Utara (TRNC)," kata Erdogan, dikutip dari DailySabah.
Erdogan juga memperingatkan Athena untuk tidak bergantung pada dukungan Prancis dalam sengketa tersebut. "Mereka yang terbawa dukungan dari negara-negara bekas jajahan harus belajar sejarah lagi," katanya.
Serangan kata-kata terbaru Erdogan kepada Yunani ini terjadi sehari setelah laporan mengatakan Athena mengirim personel militer dan pasokan ke pulau Kastellorizo (Megisti-Meis). Wilayah ini secara resmi demiliterisasi terletak 2 kilometer dari pantai Turki.
Langkah tersebut mengundang kemarahan dari politisi Turki karena dianggap tindakan provokatif dan ilegal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hami Aksoy, mengatakan langkah tersebut adalah indikator terbaru dari pelanggaran hukum Yunani dan niat sebenarnya di Mediterania Timur.
Sejak penemuan cadangan gas yang signifikan di kawasan Mediterania satu dekade lalu, kedua negara telah terlibat dalam sengketa mengenai perbatasan laut. Keretakan yang semakin dalam antara Athena dan Ankara melebar dengan keputusan Turki untuk meningkatkan aktivitas eksplorasi energi di Mediterania Timur.
Pemerintah Turki membantah klaim Yunani atas hak eksklusif karena pulau tidak boleh disertakan dalam penghitungan batas laut antar negara. Ankara mengkritik Yunani karena posisinya terlalu berlebihan terhadap Kastellorizo, wilayah itu berjarak sekitar 580 kilometer dari daratan Yunani ini.
