REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya untuk mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu upayanya dengan meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan konektivitas, integrasi dan pemerataan wilayah, baik di wilayah Indonesia Bagian Timur maupun wilayah 3TP (Terluar, Terpencil, Terdalam, Perbatasan).
Beberapa upaya yang dilakukan di sektor transportasi laut antara lain adalah penyelenggaraan program angkutan barang tol laut, angkutan perintis. dan angkutan ternak. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memberikan bantuan berupa subsidi bagi penyelenggaraan angkutan tol laut, perintis dan kapal ternak, baik dalam bentuk subsidi operasional, subsidi kontainer, maupun subsidi muatan.
Pada 2020 ini direncanakan terdapat 26 Kapal Angkutan Barang Tol Laut yang akan melayani 26 trayek yang menyinggahi 100 (seratus) pelabuhan melalui 70 (tujuh puluh) Kabupaten/Kota di 20 (dua puluh) Provinsi di Indonesia. Ke 26 kapal tersebut, menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Capt Antoni Arif Priadi, terdiri dari 14 Kapal Negara, 5 Kapal milik PT. Pelni, 5 Kapal PT. ASDP, serta 2 kapal swasta. Sedangkan dari 26 trayek yang ditetapkan, 20 di antaranya merupakan trayek penugasan, yang terdiri dari 8 trayek penugasan kepada PT. Pelni, 7 trayek kepada PT. ASDP, dan 5 trayek kepada PT. Djakarta.
“Adapun 6 trayek lainnya dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum bagi perusahaan pelayaran swasta, di mana 5 trayek di antaranya sudah dilelangkan,” kata Antoni dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Selasa (1/8).
Mengenai angkutan laut perintis, menurutnya, masih menjadi angkutan laut yang sangat diandalkan masyarakat kepulauan terpencil, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP) mengingat ketiadaan transportasi jenis lain (darat dan udara) yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Tanpa kehadiran Kapal Perintis, urat nadi perekonomian di pulau tersebut akan terganggu. Kapal Perintis dapat mengangkut hingga 500 orang dan menghubungkan kepulauan berkategori 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan lebih besar,” terangnya.
Antoni menjelaskan, bahwa hingga saat ini terdapat 116 unit Kapal Perintis yang melayani 110 trayek menyinggahi 466 Pelabuhan Singgah di 171 (seratus tujuh puluh satu) Kabupaten/Kota di 28 Provinsi di Indonesia.
Selain itu, untuk membawa penumpang ke pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki dermaga atau memiliki kedalaman alur dangkal, Kementerian Perhubungan saat ini juga memberikan subsidi kepada 20 unit Kapal Rede yang dioperatori oleh PT. Pelni untuk melayani 20 (dua puluh) trayek ke 28 pelabuhan singgah melalui 18 Kabupaten/Kota di 11 (sebelas) Provinsi di Indonesia.
“Keberadaan kapal rede ini, berfungsi untuk melayani antar jemput para penumpang, yang berasal dari dan ke kapal-kapal besar yang tidak bisa sandar ke dermaga pelabuhan,” ungkapnya.
Selanjutnya, salah satu bagian dari Program Tol Laut yang bertujuan untuk memperlancar distribusi ternak antar pulau di Indonesia, demi meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus mendukung swasembada daging nasional, Kementerian Perhubungan juga memberikan subsidi untuk Angkutan Kapal Ternak.
Berdasarkan data terkini, Program Tol Laut berdampak pada penurunan disparitas harga barang kebutuhan pokok antara kawasan Barat dan Timur Indonesia dengan variasi sebesar -14,1 persenmenurut data PIHPS-BI dan -17,3 persen menurut data SP2KP-Kementerian Perdagangan.
“Keberhasilan program tol laut tentunya tidak terlepas adanya sinergi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan seluruh Stakeholder terkait dalam pelaksanaan program Tol Laut, termasuk dengan Pemerintah Daerah dan para operator dalam mengimplementasikan program tol laut agar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia,” ucap Antoni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika