REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Darurat (BNPB) menilai jumlah tes usap COVID-19 menggunakan metode reaksi berantai polimerase (PCR) di Indonesia secara harian telah memadai. "Kita bisa melihat di web kita Bersatu Lawan Covid-19, di mana per tanggal hari ini, kita sudah di 1.312.477 orang. Ini orang yang dites," kata Deputi Bidang Logistik dan Perlatan BNPB Prasinta Dewi dalam Diskusi Publik Potensi Korupsi Alat Kesehatan di Kondisi Pandemi secara virtual diikuti di Jakarta, Selasa (1/9).
Ia mengatakan bahwa total 1.312.477 orang telah dites dengan menggunakan PCR. Namun demikian, ia menekankan bahwa setiap satu orang yang menjalani tes PCR tersebut perlu menjalani beberapa kali tes untuk mendapatkan hasil yang akurat. Oleh karena itu, jika dijumlahkan dengan total tes yang dijalani masing-masing orang yang telah menjalani tes PCR, yang rata-rata bisa lebih dari satu kali, maka total tes PCR yang diupayakan pemerintah untuk mengetahui jumlah kasus dan melakukan penanganan lebih lanjut sebenarnya sudah cukup banyak.
"Sehingga yang dihasilkan adalah spesimen. Spesimen yang dihasilkan hari ini sudah sebanyak 2.270.267 spesimen. Jadi sudah jelas (memadai)," katanya.
Sementara itu, menanggapi pertanyaan publik tentang belanja alat tes cepat yang telah diupayakan pemerintah selama pandemi Covid-19, Prasinta Dewi menegaskan bahwa BNPB tidak pernah membeli alat tes cepat. Sebaliknya, BNPB hanya mendistribusikannya dari hasil donasi alat kesehatan yang diberikan oleh masyarakat maupun perusahaan tertentu.
"Kami sampaikan bahwa BNPB tidak pernah membeli alat tes cepat. Kami mendistribusikan dari hasil donasi," katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setiap donasi yang diserahkan kepada BNPB untuk disalurkan kepada masyarakat atau fasilitas kesehatan, semua donasi tersebut dicatat dengan benar. "Apakah ini tercatat? Semua barang kami catat, baik hibah maupun APBN," katanya. "Tetapi kesulitan dari donasi ini adalah bahwa tidak semua donasi ini mencantumkan harga, sehingga apa yang kami lakukan di sini, ini nanti akan ditindaklanjuti dengan memakai harga asumsi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika