REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kantor Kepresidenan Amerika Serikat, Gedung Putih, membalas kritik Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) setelah seorang pejabat pemerintah AS mengatakan pihaknya kemungkinan akan menyetujui penggunaan calon vaksin Covid-19 tanpa melewati seluruh tahapan uji coba. Surat kabar The Washington Post melaporkan pemerintahan Presiden Donald Trump tidak akan bergabung dengan aksi dunia mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan vaksin Covid-19 karena adanya keterlibatan WHO pada usaha bersama tersebut.
Sejauh ini, ada sekitar 172 negara yang terlibat dalam rencana pengembangan vaksin Covid-19 demi memastikan kesetaraan akses ke anti virus, kata WHO belum lama ini.
“Amerika Serikat akan terus bekerja sama dengan mitra di tingkat internasional guna memastikan kita melawan virus ini bersama-sama, tetapi kami tidak akan dihalangi oleh organisasi multilateral yang korup seperti WHO dan juga China,” kata juru bicara Gedung Putih, Judd Deere melalui pernyataan tertulis.
“Presiden akan mengeluarkan biaya berapapun untuk memastikan calon vaksin baru sesuai dengan standar FDA, khususnya terkait keamanan dan khasiatnya, (dan calon vaksin, red) akan diuji coba secara lengkap sehingga dapat menyelamatkan nyawa,” kata dia. FDA merupakan singkatan untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan AS.
Upaya dunia mengembangkan vaksin Covid-19 telah memasuki tahap akhir uji coba, uji klinis III. Sementara itu, pengembangan obat juga telah dipercepat.
Covid-19 telah menewaskan lebih dari 851.000 jiwa di berbagai negara. Sejauh ini, hampir belum ada calon vaksin Covid-19 yang mendapatkan izin pakai. Namun, Rusia telah menyetujui penggunaan calon vaksin Covid-19 sebelum anti virus potensial itu menyelesaikan tahapan uji coba skala besar.
Komisioner FDA Stephen Hahn saat diwawancarai Financial Times yang terbit Minggu mengatakan pihaknya bersiap mengurus izin calon vaksin Covid-19 tanpa menunggu hasil uji klinis III.
Izin itu akan diberikan FDA selama lembaga itu yakin manfaat calon vaksin lebih besar daripada risikonya. Namun, sejumlah petinggi WHO pada Senin mempercepat pemakaian calon vaksin dapat berisiko.
“Jika anda terlalu cepat memvaksinasi ... jutaan orang, anda kemungkinan akan luput mengamati adanya dampak buruk,” kata kepala program darurat WHO, Mike Ryan.
Kepala peneliti WHO Soumya Swaminathan mengatakan pendekatan FDA bukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah. Ia menjelaskan WHO menggunakan pendekatan yang bertujuan menghimpun data lengkap hasil uji coba vaksin.
Presiden AS Donald Trump sempat mengkritik strategi WHO menangani pandemi Covid-19. Menurut Trump, WHO terlalu berpihak ke China dan menerbitkan anjuran yang keliru.
Trump pada Mei 2020 mengumumkan AS keluar dari WHO.
Menurut sebagian besar ilmuwan dan tenaga kesehatan, uji klinis III merupakan standar baku dan wajib untuk pengujian calon vaksin serta obat-obatan potensial. Dalam tahapan itu, puluhan ribu relawan akan menerima calon vaksin dan vaksin kosong/placebo tanpa diketahui oleh peserta uji coba dan dokter. Hasil uji klinis tahap III akan menunjukkan seberapa aman dan manjur calon vaksin untuk mencegah penularan virus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika