REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan Rusia telah meningkatkan dukungan logistiknya untuk kontraktor militer swasta Grup Wagner di Libya. Sekitar 338 penerbangan kargo militer Rusia dari Suriah dikerahkan dalam sembilan bulan untuk membantu pejuang Wagner mendukung komandan Libya yang berbasis di timur, Khalifa Haftar.
Laporan PBB menilai bahwa dukungan logistik militer Federasi Rusia langsung ke ChVK Wagner dan mungkin perusahaan militer swasta berbasis Federasi Rusia lainnya. Bantuan itu meningkat secara signifikan dari Januari 2020 hingga Juni 2020
PBB juga mencantumkan sekitar 338 penerbangan mencurigakan dari Suriah oleh pesawat militer Federasi Rusia ke Libya antara 1 November 2019 dan 31 Juli 2020. Dalam laporan rahasia Mei, pengawas sanksi mengatakan bahwa Grup Wagner yang berbasis di Rusia memiliki hingga 1.200 orang yang dikerahkan di Libya.
Libya mengalami kekacauan setelah penggulingan pemimpin Muammar Gaddafi yang didukung NATO pada 2011. Sejak 2014, Libya telah terpecah, dengan pemerintah yang diakui secara internasional mengendalikan ibu kota Tripoli dan barat laut, sementara Haftar memerintah di timur.
Haftar didukung oleh Uni Emirat Arab, Mesir, dan Rusia. Sedangkan pemerintah didukung oleh Turki. "Embargo senjata tetap sama sekali tidak efektif," kata laporan PBB itu.
Laporan oleh pemantau sanksi independen yang diserahkan ke komite sanksi Dewan Keamanan Libya ini belum dipublikasikan. Namun Reuters telah mendapatkan salinan yang menunjukan bahwa Turki, Uni Emirat Arab, Yordania, Rusia, dan Qatar juga melanggar embargo senjata di Libya.
Misi PBB di Yordania, Rusia, Qatar, Turki, dan UEA tidak segera menanggapi permintaan komentar atas tuduhan dalam laporan tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Januari bahwa jika ada orang Rusia di Libya, mereka tidak mewakili atau dibayar oleh pemerintah.
“Sejak keterlibatan Turki yang lebih langsung pada Desember 2019 dan Uni Emirat Arab pada Januari 2020, transfer senjata ke Libya oleh kedua negara anggota tersebut telah meluas, terang-terangan, dan dengan mengabaikan langkah-langkah sanksi,” kata laporan itu.
Laporan tersebut juga menemukan bahwa Mesir, Yordania, Rusia, Suriah, Qatar, Turki, dan UEA melanggar sanksi PBB dengan tidak memeriksa kargo kapal komersial atau pesawat yang mencurigakan dengan tujuan Libya yang memiliki alasan yang masuk akal. Misi PBB di Mesir dan Suriah tidak segera menanggapi dugaan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika