REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana mengalihkan sisa anggaran bantuan langsung tunai (BLT) desa ke program lain. Hal ini dilakukan karena realisasi penyaluran BLT masih rendah sehingga dampaknya kurang dirasakan oleh masyarakat desa.
Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa dari total anggaran Rp 31,8 triliun untuk 11 juta KK, realisasi penyaluran baru 30 persennya yakni Rp 10 triliun. Berdasarkan hal ini, sisa anggaran sebesar Rp 20 triliun akan dialihkan ke program lain yang sasarannya juga masyarakat desa. Kendati begitu, Budi tidak menjelaskan lebih rinci bentuk program baru yang dimaksud.
"Kami berdiskusi dan kami sadari bahwa kami perlu memodifikasi metodologi pencairan dananya. Alih-alih langsung memberikan uangnya kepada orang, yang bisa saja sudah mendapat bantuan lainnya, kami bisa mengalihkan sisa dananya untuk program lain, selama dana tersebut masih berada di desa," ujar Budi menjelaskan dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Rabu (2/9) kemarin.
Budi menambahkan, pemerintah memang menyadari ada sejumlah evaluasi terhadap bantuan sosial yang disalurkan selama pandemi ini. Bansos diharapkan bisa disalurkan secara cepat dan tepat agar membantu masyarakat bangkit dari dampak ekonomi yang sempat dirasakan selama pandemi.
"Kami sadari bahwa beberapa program sudah bagus, beberapa program lain tidak sebagus seperti yang kita harapkan. Dan kita harus melakukan sesuatu untuk memperbaikinya," katanya.
Selain BLT desa, pengalihan sisa anggaran juga berlaku untuk program subsidi bunga UMKM. Dari alokasi anggaran Rp 35 triliun, penyalurannya baru Rp 3 triliun. Meski sedikit, sambung Budi, angka tersebut ternyata sudah bisa menyentuh 7,8 juta pelaku UMKM.
"Artinya, mungkin pengalokasian anggaran kami terlalu agresif. Jadi apa yang kami lakukan adalah, menyesuaikan angkanya dan mengalihkan anggaran ini ke program lain yang lebih produktif, yang tentunya masih berkaitan dengan UMKM," kata Budi.
Pemerintah memang baru saja meluncurkan program baru yang juga menyasar pelaku UMKM, yakni banpres produktif. Bantuan ini berupa hibah yang diberikan kepada pelaku UMKM sebesar Rp 2,4 juta per orang.
Budi menambahkan, pelaku UMKM mendapat prioritas pemerintah karena sektor ini menyedot 90 persen total tenaga kerja nasional dan menyumbang 55 persen postur PDB. "Presiden memerintahkan kami untuk mendukung UMKM ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika