REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengkritisi wacana Pertamina menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite. Menurutnya, penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite bakal memberatkan beban rakyat di tengah pandemi Covid-19.
"Ini adalah program yang tidak tepat waktu. PKS menolak program-program Pemerintah yang hanya akan memberatkan rakyat yang tengah menderita, baik secara kesehatan maupun ekonomi sekarang ini," ujar Mulyanto, Kamis (3/9) di Jakarta.
Menurutnya, data yang digunakan sebagai alasan penghapusan BBM murah tersebut tidak valid dan mengada-ada. Kata dia, permintaan terhadap Premium tetap tinggi, sehingga yang terjadi bukanlah permintaan yang turun, tetapi supply yang dibatasi.
"Kalau supply dilepas, tanpa kontrol ketat, permintaan pasti akan naik. Karena pada prinsipnya, masyarakat masih membutuhkan BBM yang murah. Tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat masih sebatas itu," kata Mulyanto.
Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi PKS lainnya. Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menganggap, rencana Pertamina menghapus BBM jenis Premium dan Pertalite sebagai langkah yang tidak peka pada kondisi rakyat di tengah pandemi Covid-19.
"Pemerintah tidak peka pada penderitaan rakyat. Saat ini daya beli serta pendapatan masyarakat menurun. Banyak masyarakat yang tidak berpenghasilan karena di-PHK atau dirumahkan, kenapa pemerintah justru ingin menghapus premium dan pertalite? Artinya pemerintah memaksa rakyat untuk membeli pertamax yang harganya lebih mahal," ungkap Netty dalam keterangan tertulis kepada Republika.
Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tersebut juga menyinggung masih banyaknya rakyat Indonesia yang berada di garis kemiskinan. Penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite menurutnya hanya semakin membebani masyarakat.
"Perlu dicatat bahwa penghapusan BBM jenis premium dan pertalite akan berdampak pada banyak hal, antara lain, kemungkinan harga-harga akan turut naik dan ini akan semakin memberatkan keluarga pra-sejahtera. Padahal ada sekitar 17 persen keluarga pra-sejahtera di Indonesia yang butuh bantuan pemerintah, bukan justru dibebani" ungkapnya.
Netty meminta, pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut mengingat masih banyak rakyat yang menggunakan premium dan pertalite untuk kegiatan sehari-hari. Menurutnya, skema bantuan sosial dari pemerintah, berupa uang tunai, subsidi upah, kartu prakerja atau bentuk apa pun, akan menjadi tidak bermakna.
"Bantuan itu kan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, jika harga kebutuhan makin tinggi, bagaimana masyarakat bisa membeli? Ini kan sama saja pesan kosong," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika