REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pemeritah Prancis akan menggelontorkan 100 miliar euro (118 miliar dolar AS) untuk membangkitkan perekonomian akibat Covid-19. Anggaran itu, sesuai dengan keinginan Presiden Emmanuel Macron yang memprogramkan reformasi pro bisnis.
Stimulus itu, setara dengan 4 persen produk domestik bruto (PDB). Sehingga, menobatkan Prancis sebagai negara yang paling tinggi dibandingkan negara Eropa lainnya, dalam mengelontorkan anggaran untuk membangkitkan perekonomian.
Adapun rinciannya, 35 miliar euro untuk membuat ekonomi lebih kompetitif, 30 miliar euro untuk kebijakan energi ramah lingkungan, dan 25 miliar euro untuk pekerjaan pendukung. Program itu, diharapkan mampu menciptakan setidaknya 160 ribu pekerjaan tahun depan.
“Rencana pemulihan ini bertujuan untuk menjaga ekonomi kita dari kehancuran dan pengangguran yang meledak,” kata Perdana Menteri Jean Castex di radio RTL seperti dikutip dari Reuters, Kamis (3/9).
Program itu tidak berdampak langsung pada permintaan konsumen yang merupakan mesin pertumbuhan Prancis tertinggi. Tetapi, program itu, bertujuan untu peningkatan perusahaan yang akan berjalan selama dua tahun.
Prancis memang mengalami resesi dengan kontraksi PDB kuartal kedua sebesar 13,8 persen. Resesi itu berbarengan dengan kebijakan lockdown yang menyebabkan penurunan 11 persen PDB pada tahun 2020.
Pemerintah Prancis, berupaya mendorong pro bisnis dengan pemotongan pajak bisnis senilai 10 miliar euro per tahun. Sementara, pada sektor transportasi akan mendapatkan bantuan 11 miliar euro dengan rincian 4,7 miliar untuk jaringan kereta api, renovasi gedung hemat energi akan mendapatkan 4 miliar euro dan 2 miliar euro untuk rumah.
Selanjutnya, industri hidrogen akan mendapatkan 2 miliar euro. Kemudian, satu miliar euro lainnya akan ditawarkan dalam bantuan langsung untuk proyek industri, termasuk 600 juta euro untuk membantu perusahaan merelokasi pabrik di luar negeri kembali ke Prancis.
"Kemudian, 80 miliar euro dari keseluruhan biaya rencana itu akan membebani langsung defisit anggaran, dengan subsidi UE mengimbangi 40 miliar euro," kata para pejabat Prancis.