REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan, tambahan dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tahap kedua dan ketiga akan digabungkan. Realisasi anggaran tersebut direncanakan Menteri Keuangan (Menkeu) paling lambat pekan depan.

"Saat ini masih review. Rencana paling lambat minggu depan. Kami akan kejar terus. Minggu depan itu lebih kurang Rp 3 triliun lebih dibagikan KPU, Bawaslu daerah," ujar Tito dalam rapat koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional tahun 2020 secara daring, Kamis (3/9).

Tito mengatakan, jika sudah ditransfer, maka 270 Bawaslu maupun KPU daerah memiliki cukup dana menyelenggarakan pilkada. Tambahan dana dari APBN akam digunakan memenuhi kebutuhan barang/jasa karena menyesuaikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Tahap pertama sudah dicairkan lebih dari Rp 1 triliun pada akhir Juni lalu. Tambahan anggaran itu sudah ditransfer ke masing-masing KPU daerah lebih dari Rp 940 miliar dan Bawaslu Rp 52 miliar. Sedangkan, untuk KPU RI mencapai Rp 463 miliar dan Bawaslu RI sebanyak Rp 104 miliar.

Sementara, anggaran Pilkada 2020 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) mencapai Rp Rp 15,2 triliun. Akan tetapi, per 31 Agustus 2020, anggaran yang baru direalisasi lebih dari Rp 14 triliun atau 92,05 persen.

Tito memerinci, jumlah anggaran yang sudah direalisasikan kepada KPU daerah sebanyak Rp 9,9 triliun dari total anggaran Rp 10,2 triliun atau 97,16 persen. Kemudian anggaran yang telah ditransfer ke Bawaslu daerah mencapai Rp 3,3 triliun dari Rp 3,4 triliun atau 95,9 persen dan aparat pengamanan sebesar Rp 745 miliar dari Rp 1,5 triliun atau 48,94 persen.

"Kami sudah bergerak semua ke daerah-daerah selama dua bulan ini ada 18 provinsi membicarakan mengenai ini," kata Tito.