REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp1,49 triliun yang digunakan untuk program prioritas digitalisasi sekolah pada 2021.
"Prioritas kedua adalah kemerdekaan untuk mendapatkan akses konten kurikulum yang baik, akses pengajaran, akses kepada data dan juga berbagai bantuan layanan yang diberikan kepada sekolah," ujar Nadiem dalam rapat kerja anggaran dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau di Jakarta, Kamis (3/9).
Program digitalisasi sekolah itu terdiri dari penguatan platform digital sebesar Rp109,85 miliar, konten pembelajaran di program TVRI sebesar Rp131 miliar, bahan belajar dan model media pendidikan digital Rp74,02 miliar, dan untuk penyediaan sarana pendidikan atau peralatan TIK sebesar Rp1,175 triliun.
"Kurikulum yang dulunya luring bisa tersedia di daring dan lebih interaktif. Belajar dari rumah di TVRI bukan hanya dilakukan pada saat pandemi saja," ujarnya.
Nadiem menambahkan respons masyarakat amat positif menanggapi pembelajaran di TVRI tersebut. Pihaknya akan menjadi pembelajaran tersebut sebagai tambahan metode pembelajaran yang akan terus ditingkatkan kualitasnya.
"Yang terbesar, penyediaan sarana TIK, yakni penyediaan laptop untuk mengantisipasi asessmen kompetensi tahun depan dan juga memberikan TIK yang layak bagi guru-guru anak-anak," katanya.
Nadiem menjelaskan bahwa digitalisasi sekolah itu bertujuan agar memberikan kemerdekaan bagi sekolah dalam mengakses informasi yang sama, menutup kesenjangan yang punya dan tidak punya, dan meningkatkan mutu dan kualitas dengan memberikan akses berkolaborasi. "Ini memberikan kemerdekaan bagi anak-anak kita belajar dari berbagai macam sumber," katanya
Dalam rapat kerja tersebut, dijelaskan pagu anggaran Kemendikbud pada 2021 sebanyak Rp81,53 triliun. Selain digitalisasi, program prioritas Kemendikbud pada 2021 adalah pembiayaan pendidikan sebesar Rp27,26 triliun, sekolah penggerak dan guru penggerak sebesar Rp2,68 triliun, kurikulum dan asesmen kompetensi minimum Rp1,48 triliun, revitalisasi pendidikan vokasi Rp5,2 triliun, Kampus Merdeka Rp4,42 triliun, dan pemajuan budaya dan bahasa Rp622,6 miliar.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI PerjuanganSofyan Tan meminta Kemendikbudagar meningkatkan anggaran untuk pembiayaan pendidikan, terutama KIP Sekolah dan KIP Kuliah. Hal itu dikarenakan sejumlah pihak memperkirakan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 akan semakin terasa pada 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika