REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah komite parlemen India mengecam pimpinan Facebook, setelah raksasa media sosial itu dituduh bias dan tidak bertindak terhadap unggahan anti-Muslim di platformnya. Sidang tertutup digelar menyusul adanya tuduhan dalam laporan surat kabar bahwa Facebook mengizinkan ujaran kebencian di platformnya, Rabu (2/9). 

Pejabat yang berkaitan dengan kebijakan utama Facebook di India disebut telah menunjukkan keberpihakan terhadap Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berada di bawah pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Setelah sidang yang berlangsung selama 3,5 jam, 30 anggota komite sepakat melanjutkan pembahasan nanti, termasuk dengan perwakilan Facebook. 

Namun, ketua komite parlemen Shashi Tharoor dalam unggahannya di Twitter tidak memberikan perincian apa pun tentang sidang tersebut. Tharoor sendiri merupakan anggota parlemen dari partai oposisi di India. Facebook berada di bawah pengawasan setelah serangkaian laporan oleh Wall Street Journal (WSJ) yang berbasis di Amerika Serikat (AS) menunjukkan perusahaan tersebut mengabaikan ujaran kebencian anti-Muslim oleh para pemimpin BJP. Kepala Kebijakan Publik Facebook di India, Ankhi Das, disebut membuat keputusan yang mendukung partai Modi.

Pada Selasa, harian berbahasa Inggris yang berbasis di New Delhi, Indian Express, melaporkan setelah ada permintaan dari BJP, Facebook menghapus halaman yang mengkritik BJP beberapa bulan sebelum pemilihan umum 2019. Dalam pertukaran email yang dilaporkan oleh Express, BJP mengatakan kepada Facebook halaman-halaman itu melanggar standar yang diharapkan dengan unggahan yang dikatakan tidak sejalan dengan fakta.