REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) mencatat, Himpunan Bank Negara (Himbara) sudah menyalurkan kredit dua kali lipat lebih banyak dari alokasi penempatan dana pemerintah. Sedangkan, realisasi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih butuh akselerasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite PC-PEN Airlangga Hartarto menyebutkan, total kredit yang disalurkan Himbara sudah mencapai Rp 79,7 triliun dari Rp 30 triliun dana yang ditempatkan pemerintah.

"Sedangkan, di BPD, dari Rp 11,5 triliun, masih perlu didorong," tuturnya tanpa menyebutkan detail realisasi, dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/9).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan kembali menempatkan dana pada dua BPD untuk meningkatkan penyaluran kredit ke usaha mikro di daerah-daerah. Mereka adalah PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung serta BPD Jambi.

Saat ini, pemerintah sedang mengkaji apakah dua BPD tersebut memiliki keuangan yang cukup sehat atau tidak. "Paling penting, bank harus masuk kategori sehat dari segi penilaian Otoritas Jasa Keuangan," ucapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (2/9).

Kinerja Program PEN

Sementara itu, Airlangga menambahkan, realisasi positif juga tercatat di penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Per September, besaran KUR yang disalurkan telah mencapai Rp 103 triliun dari target Rp 190 triliun, dengan jumlah nasabah mencapai 3 juta orang.

Bantuan Presiden (Banpres) produksi juga sudah menyentuh 5,5 juta pelaku usaha mikro dengan total penyaluran Rp 13,4 triliun. "Banpres ini salah satunya didominasi provinsi Jawa Barat," ujar Airlangga.

Program teranyar yang dikeluarkan pemerintah, subsidi upah, juga sudah berjalan. Airlangga menyebutkan, sebanyak 13,5 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp 5 juta per bulan telah menerima bantuan ini dalam lima batch.

Program Kartu Prakerja pun terus berjalan dan sudah menjangkau 3 juta penerima manfaat. Sebanyak 800 ribu di antaranya merupakan peserta gelombang ketujuh.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menjelaskan, pihaknya mengajak semua stakeholders untuk dapat saling bekerja sama dan bersinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

"Utamanya kepada Pemerintah Daerah (Pemda) selaku pemangku kepentingan di daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat terdampak," katanya, dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat.

Susiwijono berharap, pemda dapat ikut membantu mensosialisasikan Program Kartu Prakerja kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya di masing-masing daerah. Selain itu, memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang kesulitan infrastruktur, sarana digital, maupun penyandang disabilita agar mereka dapat mendaftar maupun mengikuti pelatihan secara daring,

Peranan pemda semakin penting seiring dengan adanya ketentuan baru, yaitu pendaftaran secara luring. Susiwijono menuntut peran aktif pemda yang nanti akan membantu masyarakat di daerahnya dalam melakukan pendaftaran Kartu Prakerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Mekanisme dan bisnis proses pendaftaran luring ini akan diatur serta dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang segera akan ditetapkan dalam waktu dekat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika