REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki memastikan, program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif berupa dana hibah sebesar Rp 2,4 juta untuk 12 juta pelaku Usaha Mikro tepat sasaran. Bahkan permintaan dan penyalurannya dinilai cukup tinggi.
Ia menyebut, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tak bisa bertahan lagi, didorong masuk dalam bantuan sosial dengan kategori kelompok miskin baru. Sementara bagi UMKM yang bisa bertahan, dibantu dari sisi pembiayaan dan penyerapan produknya.
Teten mengatakan, Banpres produktif diberikan sebagai upaya pemerintah agar ada dana bergulir di masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya beli. “Harapannya di kuartal III 2020 ini kita keluar dari pertumbuhan negatif, terdorong akibat mulai naiknya daya beli," ujarnya dalam diskusi FMB9 di Jakarta, Jumat (4/9).
Target awal Banpres Produktif ini, kata dia, sebanyak 12 juta pelaku usaha. Hanya saja permintaannya memang sangat tinggi.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi (Kemenkop) UKM, per 3 September 2020, realisasi Banpres Produktif mencapai Rp 13,4 triliun kepada 5.591.204 usaha mikro. Pada tahap awal akan disalurkan sebesar Rp 22 triliun kepada 9,1 juta pelaku usaha.
Saat ini, kata Teten, Kemenkop sudah memiliki data penerima yang sudah divalidasi hingga 19 juta pelaku usaha. Data tersebut dihimpun Kemenkop bersama berbagai kementerian atau lembaga mulai dari Kemenkeu, OJK, Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia, BPKP maupun Himbara yang terus didata secara rutin dan disalurkan langsung ke rekening berdasarkan nama dan alamat atau by name by address.
“Kami pastikan tepat sasaran, saya sudah cek di lapangan. Feeling mereka memang tidak mau uangnya dipakai konsumsi, mentalnya pengusaha meskipun mikro,” kata Teten.
Ia menegaskan, segala upaya dilakukan pemerintah dalam membantu keberlangsungan UMKM di tengah Pandemi Covid-19. Mulai dari restrukturisasi, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maupun Banpres produktif untuk usaha mikro.
Dalam memastikan bantuan yang diberikan efektif, Menkop menyatakan siap melakukan tahapan evaluasi pelaksanaan program stimulus UMKM. Salah satunya membentuk kelompok kerja guna mengawal program, meningkatkan pengawasan di daerah dengan melibatkan dinas maupun Himbara, dan lembaga pengusul lainnya.
Ia melanjutkan, ke depan akan memastikan bagaimana produk UMKM bisa terserap oleh masyarakat. Teten menilai, saat ini yang punya daya beli yakni pemerintah dan Badan usaha Milik Negara (BUMN), dan ada kebijakan belanja pemerintah serta lembaga lain untuk membeli produk UMKM hingga senilai Rp 307 triliun.
Pihaknya melakukan percepatan melalui kerja sama dengan LKPP, serta mengembangkan Pasar Digital (PaDi) bersama 9 BUMN yang secara gradual akan ditambah jumlah keikutsertaan BUMN.“Saya rasa kalau ini semua digerakkan, ekonomi kita bisa terdongkrak kembali. Sekitar 200 juta masyarakat dibangkitkan kesadarannya beli produk UMKM akan sangat efektif, ini kekuatan yang perlu kita tumbuhkan,” tegas Teten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika