REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Fachrul Razi belum lama ini kembali membuat pernyataan yang kontroversial. Fachrul mengungkapkan bahwa institusi pemerintahan memiliki banyak peluang untuk disusupi paham radikal. Caranya diawali dengan mengirimkan anak ‘good looking’ untuk mendapatkan simpati, seperti seorang anak yang menguasai bahasa Arab dan hafal Alqur'an atau hafidz.
Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin mengklarifikasi bahwa pernyataan Menag soal “good looking” itu hanya ilustrasi. Menurut dia, substansi yang harus ditangkap adalah perlunya kehati-hatian pengelola rumah ibadah, terutama yang ada di lingkungan pemerintah dan BUMN, agar mengetahui betul rekam jejak pandangan keagamaan jamaahnya.
"Statemen Menag tidak sedang menuduh siapapun. Menag hanya mengilustrasikan tentang pentingnya memagari agar ASN yang dipercaya mengelola rumah ibadah tidak memiliki pandangan keagamaan ekstrem bahkan radikal yang bertentangan dengan prinsip kebangsaan," ujar Kamaruddin dalam siaran persnya, Jumat (04/09).
Menurut Kamaruddin, statemen Menag tidak dalam konteks mengeneralisir. Sebab, pandangan itu disampaikan Menag dalam konteks seminar yang membahas tentang strategi menangkal radikalisme pada ASN. "Jadi pandangan Menag itu disampaikan terkait bahasan menangkal radikalisme di ASN," ucapnya.
Sebagai solusi, kata Kamaruddin, Menag lalu menawarkan agar pengurus rumah ibadah di instansi pemerintah dan BUMN direkrut dari pegawai yang dapat diketahui rekam jejaknya dengan baik.
Kamaruddin menjelaskan, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terus berupaya menangkal masuknya pemahaman keagamaan yang ekstrem dalam lingkungan ASN. Sebab, ASN harus menjadi teladan dalam hal cinta tanah air dan praktik beragama yang moderat.
Selain itu, tambah dia, Kemenag juga akan membuka program penceramah bersertifikat. Tahun ini, ditargetkan 8.200 peserta. Program ini bersifat sukarela, sehingga tidak ada paksaan. "Kemenag bersinergi dengan majelis agama, ormas keagamaan, BNPT, BPIP, dan Lemhanas," ujar Kamaruddin.
"Penceramah akan dibekali wawasan kebangsaan, Pancasila dan moderasi beragama," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika