Sabtu 05 Sep 2020 10:30 WIB

Perlu Kolaborasi untuk Perkuat Sektor Pangan

KRKP memandang keberlanjutan sektor perberasan sangat penting

Petani memotong padi saat panen di area persawahan Desa Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Kamis (3/9/2020). Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan realisasi serapan gabah petani sepanjang tahun 2020 dapat melebihi target sebesar 1,4 juta ton seiring Bulog mendapat penugasan penyaluran beras untuk program bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial.
Foto: SYIFA YULINNAS/ANTARA
Petani memotong padi saat panen di area persawahan Desa Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Kamis (3/9/2020). Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan realisasi serapan gabah petani sepanjang tahun 2020 dapat melebihi target sebesar 1,4 juta ton seiring Bulog mendapat penugasan penyaluran beras untuk program bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Dewan Pakar Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) David Ardhian mengatakan, sektor pertanian, khususnya pangan beras menjadi sektor yang sangat penting.

"Sektor pangan beras menjadi penyangga ketika bangsa ini dilanda krisis termasuk krisis akibat pandemi," ujarnya dalam keterangannya kepada Republika.co.id di Jakarta, Sabtu (5/9).

David menyampaikan hal tersebut dalam diskusi penyusunan kertas kebijakan bertajuk: 'Kemitraan Multipihak Perberasan Nasional' yang digelar secara daring oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). Ia mengatakan menjadi penting untuk berupaya memperkuat dan memperkokoh sektor perberasan nasional secara terus menerus, salah satunya dengan mencari cara untuk memperkuat sistem pangan yang berkelanjutan.

"Upaya memperkuat sektor pangan khususnya perberasan menjadi bagian yang tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, memerlukan upaya kolaborasi bersama," katanya.

Kolaborasi ini tentu akan sulit terjadi, kata David, apabila hanya terbatas pada aktor tertentu. Perlu melibatkan semua aktor dalam perberasan yaitu petani, pengepul, perusahaan processing, distributor, dan pengecer sebelum sampai ke konsumen.

Selain itu, pemerintah menjadi aktor penting dalam kolaborasi ini karena selain sebagai jembatan antar aktor, pemerintah seharusnya juga berperan sebagai lead dalam kolaborasi ini. 

Selama ini upaya memperkuat sektor perberasan sudah diupayakan oleh banyak pihak, terutama pemerintah. David memaparkan, selama ini fokusnya masih pada kebijakan, tata kelola, untuk meningkatkan produksinya. Ke depan, kata dia, penting juga diperkuat dalam konteks keberlanjutan produksi, isu keseimbangan produksi dan aspek daya dukung baik sosial dan lingkungan atau isu ekologi.

“Hal ini tentu bisa terwujud apabila antaraktor memiliki pandangan dan tujuan yang sama dalam sektor perberasan, baik secara peraturan maupun prakteknya. KRKP memandang keberlanjutan sektor perberasan sangat penting karena ini menjadi penentu hajat hidup orang banyak, terutama dihadapkan pada tantangan yang terjadi," jelas David.

David mengatakan, dalam memperkuat sektor perberasan agar menjadi sektor yang berkelanjutan ini perlu ada semacam platform bersama yang mampu menyediakan ruang dialog, kemitraan dan kolaborasi antar aktor perberasan di Indonesia. Platform bersama ini juga harus mampu membuka peluang perbaikan kebijakan dan tata kelola yang sesuai dengan tantangan terkini sebagai tahap menuju sistem pangan yang adil dan resilien di Indonesia.

Menanggapi gagasan ini, dan melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah, pakar perberasan Husein Sawit mengatakan, keberlanjutan memang menjadi isu yang masih belum diseriusi banyak pihak. "Sektor pertanian umumnya masih didominasi soal produksi, konsumsi dan diversifikasi, masih kurang dalam hal sustainability, itu kelemahannya selama ini," ujar Husein.

Selain itu, berbagai inisiatif yang ada, termasuk program pemerintah, kata Husein, juga belum memberikan rincian atau detail target yang ingin dicapai. "Apa yang dirancang Bappenas misalnya, belum terlihat target yang clear, misalnya harus clear terkait petani untuk sejahtera melalui korporasi petani apakah sekadar meningkatkan produktivitas, kemudian menjual neras lebih baik? Itu belum jelas," ujarnya.

Terkait platform beras berkelanjutan, Husein menyarankan agar ada lembaga yang menjadi leader atau memimpin berbagai pihak yang terlibat. "Harus ada lembaga yang kuat yang me-lead, yang mengkoordinasi seperti Bappenas, yang bukan departemen teknis, yang mampu merangkum, membawa sumber daya yang ada itu yang harus dipikirkan," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement