REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi pegembalian surat rekomendasi oleh pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni di Sumatera Barat (Sumbar). Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu beterima kasih kepada pasangan calon yang telah mengembalikan surat rekomendasi.
"Sejak awal saya sudah menduga Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan, Ahad (6/9).
Hasto mengatakan, PDIP memahami langkah yang diambil Mulyadi-Ali Mukhni karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip hanya menjadi ajang popularitas. Dia menegaskan, bagi PDIP menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila.
Pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan surat rekomendasi menyusul pernyataan Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani, terkait Sumbar. Hasto mengatakan, apa yang disampaikan Puan sebenarnya merupakan suatu harapan agar Sumbar jauh lebih baik sebagaimana sejarah telah mencatat dalam tinta emas.
Hasto kemudian menyebut sejumlah pahlawan asal Sumbar semisal Moh Hatta, KH Agus Salim, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, Moh Natsir, Tan Malaka dan lain-lain. Dia mengatakan, para tokoh itu adalah para pejuang bangsa, sosok pembelajar yang baik dan menjadi keteladanan seluruh kader PDIP.
Dia mengungkapkan, meski surat rekomendasi telah dikebalikan namun PDIP tetap akan berupaya menegakan Pancasila di Nusantara dan membangun Sumbar. Dia mengklaim 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah membuat perbedaan di daerah tersebut.
Dia mengatakan, sikap partai terhadap Sumbar tidak akan berubah karena provinsi tersebut memiliki sumbangsih terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa. Dia melanjutkan, sehingga wajib hukumnya bagi presiden dan kader PDIP dukung kemajuan Sumbar, baik ada dukungan maupun tidak.
"Meski Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kalah pada Pemilu 2014 dan 2019, kami tetap selalu mendorong Pak Jokowi untuk sering ke Sumbar, dan membangun Sumbar tanpa kecuali. Apakah masyarakat Sumbar akan berterima kasih? Itu nomor kesekian," katanya.
Seperti diketahui, Ali Mukhni memberikan pernyataan melalui video bahwa ia dan Mulyadi hanya diusung oleh Demokrat dan PAN ketika mendaftar di KPUD. Keduanya sepakat mengambil keputusan itu setelah mendengar masukan dari berbagai pihak.
Dia menyatakan pihaknya mengembalikan SK rekomendasi dukungan PDIP karena didorong oleh masyarakat Sumbar di ranah Minang maupun di rantau dan masukan dari banyak tokoh masyarakat Minang. Mereka mengaku kecewa terhadap penyataan Puan Maharani.
Sebelumnya, saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah Sumbar, Puan berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila. Kendati, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu. Saat itu dalam Pilkada Sumbar, PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mugni.
"Untuk Provinsi Sumatra Barat rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatra Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika