REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pasangan calon gubernur Sumatra Barat, Mulyadi-Ali Mukhni, telah mengembalikan surat keputusan (SK) dukungan PDIP. Politikus Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyebut tak terlibat dalam keputusan tersebut.

“Seperti yang disampaikan oleh calon Pak Mulyadi-Ali itu masukan dari masyarakat, masyarakat itu kan luas saya pikir itu,” ujar Syarief di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9).

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu menjelaskan, keputusan tersebut merupakan bagian dari dinamika politik jelang pemilihan gubernur (Pilgub) Sumatra Barat. Hubungan antara partainya dengan PDIP juga dipastikannya masih terjalin baik.

“Ini dinamika politik yang terjadi menjelang pilkada ini dan ya ini merupakan salah satu poin dari rakyat itu untuk menilai terhadap kontestan,” ujar Syarief.

Perihal isu Sumbar dan Pancasila, ia menegaskan bahwa hal tersebut tak perlu dipertanyakan lagi. Sebab bangsa Indonesia telah mengakui Pancasila sebagai ideologi negara dan itu bersifat final.

“Tidak ada keraguan kalau menyangkut masalah komitmen kita tentang empat pilar itu yah. Jadi mari kita pererat kesatuan dan tidak boleh ada mispersepsi terkait hal itu,” ujar Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatra Barat Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan SK dukungan dari PDIP Perjuangan. Sikap Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan SK dukungan PDIP karena dampak pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ketika membacakan deklarasi terhadap mereka.

Ali Mukhni menjelaskan ia dan Mulyadi tidak jadi menerima dukungan dari partai penguasa sejak 2014 itu karena desakan dari masyarakat Sumbar baik di kampung halaman maupun di perantauan. "Memang banyak tokoh masyarakat Minang yang telpon saya menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan mbak Puan," ujar Ali melalui keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (5/9).

Ikuti Whatsapp Channel Republika