Senin 07 Sep 2020 16:14 WIB

Gubernur Ingatkan KPU Perketat Protokol Kesehatan Pilkada

Gubernur mencemaskan munculnya klaster baru dalam pelaksanaan Pilkada

Rep: bowo pribadi/ Red: Hiru Muhammad
ilustrasi. Komisioner KPU Kota Blitar Bidang Sosialisasi Rangga Bisma Aditya menunjukkan cairan disinfektan saat Sosialisasi Alat pelindung Diri (APD) pendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (4/7/2020) malam. KPU menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilu Serentak di tengah pandemi COVID-19 yang mewajibkan seluruh perangkat pelaksana Pemilu menggunakan APD baik dimulai dari tahapan hingga pelaksanaan pada 9 Desember mendatang guna mencegah penyebaran COVID-19.
Foto: Antara/Irfan Anshori
ilustrasi. Komisioner KPU Kota Blitar Bidang Sosialisasi Rangga Bisma Aditya menunjukkan cairan disinfektan saat Sosialisasi Alat pelindung Diri (APD) pendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (4/7/2020) malam. KPU menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilu Serentak di tengah pandemi COVID-19 yang mewajibkan seluruh perangkat pelaksana Pemilu menggunakan APD baik dimulai dari tahapan hingga pelaksanaan pada 9 Desember mendatang guna mencegah penyebaran COVID-19.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Kekhawatiran terhadap penyebaran Covid-19 --melalui klaster pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak-- turut mengundang perhatian Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pasalnya angka penyebaran pandemi di Jawa Tengah, hingga saat ini tergolong masih cukup tinggi.  

Oleh karena itu, gubernur mewanti- wanti jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jawa Tengah selaku penyelenggara, untuk memperketat ketentuan terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan di setiap tahapan pelaksanaan pilkada 2020 yang digelar di tengah situasi pandemi Covid-19 tersebut.

“Khususnya protokol kesehatan pada masa kampanye pemilihan kepala daerah serentak di Jawa Tengah nanti,” ungkapnya, menanggapi risiko peularan Covid-19, di tengah hajat pesta demokrasi tersebut, Senin (7/9).

Gubernur mengaku tetap mencemaskan munculnya klaster baru dari tahapan pelaksanaan pilkada serentak, yang bakal digelar di 21 kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Setidaknya kecemasan tersebut muncul dari pelaksanaan pencaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah pekan kemarin.