REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Kepala Sekretaris Kabinet dan calon Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menilai pemerintah Jepang perlu mereformasi kementerian kesehatan negara setelah pandemi Covid-19 mereda. Jepang kini menempati urutan ke-45 negara dengan jumlah kasus infeksi corona baru atau Covid-19 hingga Senin (7/9) mencapai 71.419.
"Pandemi virus corona adalah masalah besar yang tidak dapat ditangani oleh kementerian kesehatan sendiri," ujar Suga kepada surat kabar Yomiuri dilansir laman Channel News Asia, Senin (7/9).
Kementerian Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan yang luas menyumbang anggaran terbesar dari semua kementerian. Menurut Suga, mereka juga bertanggung jawab atas langkah-langkah pandemi virus corona di negara itu. Suga juga mengatakan kepada Yomiuri bahwa penting untuk merampingkan strategi digital pemerintah, yang dikelola secara terpisah oleh masing-masing kementerian.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepala kabinet di bawah Perdana Menteri Shinzo Abe itu sudah lama ingin menempuh jalannya sendiri dan mendorong perubahan struktural dalam pemerintahan, bahkan ketika ia berjanji untuk melanjutkan inisiatif ekonomi "Abenomics" perdana menteri yang akan keluar.
"Karena bekerja dari rumah menjadi lebih umum di saat pandemi virus corona, saya pikir jelas bahwa pemerintah dan sektor swasta perlu mendigitalkan," katanya dalam jumpa pers, Senin.
Pernyataan itu menggemakan gagasan yang dilontarkan oleh Heizo Takenaka, mantan menteri ekonomi yang memiliki hubungan dekat dengan Suga. Dia mengatakan pemerintah harus fokus pada tujuannya baru-baru ini untuk mempromosikan digitalisasi di Jepang.
"Saya sangat berharap Suga akan mendorong digitalisasi dan kelestarian lingkungan, yang bersama-sama pada akhirnya akan mengarah pada revitalisasi regional," kata Takenaka.
"Akan lebih baik melihat sesuatu seperti agensi digital didirikan, meski hanya sementara," ujarnya menambahkan. Suga secara luas diperkirakan akan memenangkan pemilihan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal pada 14 September, tanggal yang ditetapkan setelah keputusan Abe untuk mundur. Pemenang hampir pasti akan menjadi perdana menteri karena mayoritas parlemen dikuasai LDP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika