REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki, berharap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi mampu bertahan dan memanfaatkan situasi pasar yang sedang berubah di tengah pandemi Covid-19. Diperkirakan, pandemi berlangsung dalam waktu cukup lama, sehingga hanya UMKM adaptif dan inovatif yang akan mampu bertahan.

"Pemerintah tidak tinggal diam. Serangkaian kebijakan demi membantu UMKM dan Koperasi sedang dan akan terus dilanjutkan," ujar Teten dalam sambutannya melalui virtual pada pembukaan pelatihan bertema 'KUKM Eksis dan Mampu Beradaptasi dalam Pandemi Covid-19 dan Era New Normal' di Lombok Tengah, Senin (7/9).

Ia memaparkan, bantuan yang diberikan pemerintah kepada UMKM disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi UMKM. "Bagi UMKM terdampak sangat ekstrem, maka diberikan bansos. Bagi UMKM yang mengalami kesulitan pembiayaan sementara kegiatan usahanya masih berjalan, diberikan retrukturisasi pinjaman subsidi bunga 6 bulan dan keringanan pajak, serta pinjaman dengan bunga 3 persen," jelasnya.

Lalu bagi UMKM yang belum tersentuh perbankan atau unbankable, diberikan Bantuan Presiden (Banpres) produktif sebesar Rp 2,4 juta. "Bantuan ini diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro. Sampai pada akhir September 2020 ditargetkan sudah 100 persen," kata dia.

Jika kemudian didapati perekonomian nasional pada Kuartal I 2021 masih landai. Maka bantuan restrukturisasi dan banpres produktif usaha mikro kemungkinan besar akan diteruskan.

Dari sisi permintaan, lanjutnya, pemerintah juga membuka kesempatan luas bagi UMKM agar memasarkan produknya. "Dalam APBN 2020 ada alokasi Rp 307 triliun belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) yang bisa dimanfaatkan UMKM walaupun dalam pelaksananya masih di sekitar 8 persen, karena itu Kemenkop juga bekerja sama dengan LKPP demi mempercepat penyerapan itu," tutur Teten.

Kerja sama juga dilakukan dengan Kementerian BUMN, dalam bentuk pengadaan barang dan jasa oleh UMKM. Termasuk infrastruktur yang nilainya di bawah Rp 19 miliar, dialokasikan ke UMKM. Kebijakan itu saat ini baru diikuti 9 BUMN dan rencananya diberlakukan pada seluruh BUMN pada 2021.

Pemerintah juga menyediakan sarana transformasi bagi UMKM supaya bisa masuk pasar digital. "Kita akan dorong UMKM masuk ke marketplace. Belanja melalui marketplace akan jadi tren sehingga penting kita mempercepat transformasi digital UMKM terhubung dengan marketplace digital. Kita memberikan akses seluas-luasnya kepada UMKM tidak lagi jualan di sekitar tetangga, sekitar pasar, tapi juga terhubung dengan pasar yang lebih luas," jelasnya.

Ia menambahkan, ada UMKM yang masih bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19, yaitu mereka yang berhasil melakukan adaptasi dan inovasi produk sesuai permintaan konsumen atau permintaan pasar. "Kami sadari pentingnya saat ini UMKM melakukan reorientasi bisnis atau perencanaan bisnis lebih baik. Saya kira kalau kita punya kesadaran sosial membeli atau belanja produk UMKM saya kira perputaran ekonomi akan sedikit membaik" ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika