REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim menyebutkan hasil reses anggota dewan selama ini tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur Anies Baswedan. Karena itu, Fraksi PAN di DPRD DKI Jakarta menolak laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2019.

"Kami kecewa karena hasil reses oleh kebanyakan anggota dewan tidak dikerjakan oleh Anies dan anak buahnya. Seperti, ada RW kumuh di wilayah Jakarta Barat yang masih belum bisa menikmati air bersih secara merata," kata Hakim di Jakarta, Senin (7/9).

Bahkan, katanya, di lapangan itu, khususnya di Jakarta Barat masih ada penduduk di Jalan Majayang mencuci dengan menggunakan air sungai. "Bagaimana ini bisa dikatakan masyarakat Jakarta sudah puas? Air bersih aja tidak bisa dapat itu warga," kata Hakim.

Hakim juga kecewa dengan kinerja dari Pemprov DKI jakarta karena tidak melibatkan aspirasi dari dewan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran. "Ini kan baru sekali rapat kemarin saat banggar(badan anggaran), itu juga sebentar, kami merasa ini eksekutif tidak melibatkan kami, kami legislatif merasa tidak dianggap sama eksekutif dalam hal penggunaan anggaran. Perencanaan eksekutif, sekarang jalan sendiri," ucapnya.