REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik LIPI Aisah Putri Budiarti menilai pernyataan Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani berpotensi memberikan preseden negatif. Menurutnya, pernyataan itu dapat menjadi senjata serangan parpol atau kandidat lain.
"PDIP terlanjur mendapatkan label negatif dari publik di Sumbar (Sumatera Barat)" kata Aisah Putri Budiarti di Jakarta, Senin (8/9).
Dia menilai bahwa kondisi ini telah membuat partai berlogo kepala banteng moncong putih itu sulit untuk memberikan dukungan kepada calon tertentu. Menurutnya, langkah paling tepat saat ini bagi PDIP, terutama pengurus daerah adalah merapatkan barisan membangun strategi politik ke depan.
Aisah berpendapat, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan semisal mencari tokoh Sumbar yang dapat dijadikan sosok kuat bagi partai. Dia mengatakan, sosok tersebut juga harus memiliki pengaruh kuat secara kedaerahan juga di kancah nasional.
"PDIP juga bisa membangun image yang sesuai dengan karakter masyarakatnya dan membuat program yang memang dibutuhkan oleh partai," katanya.
PDIP dipastikan absen dalam Pilkada tingkat provinsi di Sumbar. Hal tersebut setelah pasangan calon yang mereka usung, yakni Mulyadi-Ali Mugni mengembalikan surat rekomendasi yang diberikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Kendati, Aisah menilai bahwa keputusan untuk tidak mengikuti pemilihan gubernur merupakan langkah tepat. Dia mengatakan, isu yang melilit PDIP di Sumbar secara perlahan akan larut dan terhenti karena publik akan fokus pada penyelenggaraan Pilkada.
"Jadi tidak sampai meluas secara nasional karena konsentrasi elite dan masyarakat Sumbar nantinya akan tersedot pada pilkada," katanya.
Sebelumnya, saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah Sumbar, Puan berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila. Kendati, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu. Adapun dalam Pilkada Sumbar, PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mugni.
"Untuk Provinsi Sumatera Barat rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika