REPUBLIKA.CO.ID, BEOGRAD -- Uni Eropa (UE) telah menyuarakan keprihatinan dan penyesalan yang serius atas komitmen Serbia untuk memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem. UE mengharapkan calon anggota seperti Serbia untuk menyelaraskan dengan posisi kebijakan luar negeri blok tersebut.
"Dalam konteks ini, setiap langkah diplomatik yang dapat mempertanyakan posisi bersama Uni Eropa di Yerusalem adalah masalah yang sangat memprihatinkan dan disesali," kata juru bicara urusan luar negeri UE, Peter Stano, dikutip dari Aljazirah.
Serbia memutuskan mengikuti jejak Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Atas keputusan itu, UE menyesalkan sikap Serbia dan tetap menekankan solusi dua negara yang menempatkan Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel dan negara Palestina di masa depan, dengan misi diplomatiknya di Tel Aviv.
Pada sisi lain, Presiden Serbia, Aleksandar Vucic, dan Perdana Menteri Kosovo, Avdullah Hoti telah, akan bertemu di Brussel untuk putaran kedua perundingan tatap muka yang ditengahi UE. Pertemuan itu untuk menyelesaikan dua dekade perselisihan setelah bentrok dalam perang.
Perundingan tersebut mengikuti pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih, ketika Vucic dan Hoti setuju untuk meningkatkan hubungan ekonomi pada 4 Agustus. Washington memuji perjanjian yang ditandatangani oleh Vucic dan Hoti sebagai terobosan besar.
"Dokumen yang baru-baru ini disepakati di Washington DC, yang dibangun di atas komitmen terkait dialog sebelumnya yang dilakukan oleh kedua pihak, dapat memberikan kontribusi yang berguna untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif dan mengikat secara hukum tentang normalisasi hubungan," kata pernyataan bersama kedua negara itu pada Senin (7/9).
Serbia telah menolak untuk mengakui deklarasi kemerdekaan Kosovo sejak provinsi itu memisahkan diri dalam perang berdarah 1998-99 yang diakhiri oleh pemboman NATO terhadap pasukan Serbia. Baik Kosovo dan Serbia menghadapi tekanan dari Barat untuk menyelesaikan kebuntuan yang dipandang penting bagi kedua belah pihak untuk bergabung dengan UE.
Ikuti Whatsapp Channel Republika