REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani menilai, dukungan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih terpusat pada sisi suplai. Sedangkan, dari sisi permintaan, dorongan pembuat kebijakan terlampau rendah.
Aviliani memberikan contoh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang banyak direlaksasi untuk UMKM. Kebijakan ini hanya akan berimbas pada peningkatan ketersediaan produk UMKM.
"Kita nggak tau, demand-nya dari siapa," ujarnya dalam Webinar Prospek Pemulihan Ekonomi Industri Kecil dan Menengah, Selasa (8/9).
Di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, tingkat permintaan terhadap produk UMKM terus menurun. Apabila ini tidak diatasi, Aviliani mengatakan, suplai barang-barang hasil buatan UMKM justru akan menumpuk karena minim pembeli. Tingkat penjualan terus menurun, hingga menyebabkan pendapatan UMKM ikut berkurang signifikan.
Oleh karena itu, pemerintah kini sebaiknya fokus memperbaiki sisi permintaan. Misal, membantu pelaku UMKM mencari pasar dan mendorong mereka ikut ke rantai pasok global. Saat ini, Aviliani mengatakan, keterlibatan UMKM di pasar internasional masih sangat rendah. "Ini harus kita ciptakan," tuturnya.
Sejak era pemerintahan Presiden AS Donald Trump, Aviliani menjelaskan, berbagai negara sudah mulai melakukan proteksi untuk berbagai produk. Mereka enggan membeli komoditas dari negara lain yang tidak masuk dalam global value chain.
Keterlibatan dalam rantai pasok global merupakan sebuah tren baru. Aviliani menekankan, peranan pemerintah ke pemerintah (Government to Government) pun menjadi penting agar produk UMKM Indonesia bisa masuk ke suatu negara, terutama ke negara berkembang. Sebab, ekspor produk lokal ke negara-negara berkembang belum besar, sehingga bisa menjadi peluang pasar baru bagi UMKM Indonesia.
Keterlibatan dunia usaha, kata Aviliani, juga patut ditingkatkan. Pemerintah harus menjadi jembatan penghubung antara kebutuhan perusahaan besar dengan produksi dari UMKM. "Mereka (perusahaan besar) butuh apa, baru cari UMKM-nya," ucapnya.
Insentif dapat diberikan kepada dunia usaha untuk menambah minat mereka dalam menggaet mitra UMKM. Aviliani mengatakan, link ini sangat penting agar UMKM bisa naik kelas dan menjaga mutu mereka untuk bisa diterima di rantai pasok global. Permasalahan utama yang kerap dihadapi UMKM saat masuk ke pasar internasional adalah konsistensi kualitas produk.
Tidak kalah penting, Aviliani menambahkan, pemerintah juga harus mulai memprioritaskan produk UMKM lokal. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, misalnya, memberikan standarisasi pembelian barang-barang dari usaha dalam negeri.
"Kalau pemerintah gunakan produksi lokal, pasti yang lain banyak mengikuti," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika