Selasa 08 Sep 2020 17:51 WIB

Israel Ingin Bangun 5.000 Rumah di Tepi Barat

Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz berupaya setujui pembangunan 5.000 unit rumah

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Christiyaningsih
permukiman illegal di Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz berupaya setujui pembangunan 5.000 unit rumah. Ilustrasi.
Foto: VOA
permukiman illegal di Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz berupaya setujui pembangunan 5.000 unit rumah. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz tengah berupaya menyetujui pembangunan 5.000 unit rumah di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Hal itu diharapkan dapat disetujui pekan ini.

Menurut laporan Israeli TV Channel 12, Gantz ingin mengadakan sidang dengan Dewan Perencanaan Tinggi pekan ini. Mereka bakal membahas tentang persetujuan rencana pembangunan permukiman baru.

Baca Juga

Laporan Israeli TV Channel 12 tidak mengutip sumber-sumber. Namun ia menginformasikan bahwa rencana pembangunan 5.000 unit rumah itu muncul sekitar enam bulan setelah adanya penangguhan kegiatan konstruksi di Tepi Barat.

Israeli TV Channel 12 meyakini Gantz menggunakan manuver ini untuk mempermalukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sebab Dewan Perencanaan Tinggi belum bersidang selama lebih dari enam bulan. "Jika Netanyahu tidak bersidang dengan Dewan Perencanaan Tinggi, dia akan disalahkan," kata stasiun televisi tersebut dalam laporannya dikutip laman Midlle East Monitor.

Saat ini Israel dipimpin pemerintahan koalisi nasional. Masa jabatan perdana menteri dibagi dua antara Netanyahu sebagai pemimpin Likud Party dan Gantz selaku ketua Blue and White Party.

Netanyahu terlebih dulu menempati posisi perdana menteri. Namun saat ini sebagian masyarakat Israel mendesaknya mundur. Hal itu terkait dugaan keterlibatan Netanyahu dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara perihal pembangunan permukiman di Tepi Barat, saat ini hal itu pun tengah menjadi sorotan. Israel diketahui telah mencapai kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA) pada 13 Agustus lalu. Menurut Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammad bin Zayed Al Nahyan, dengan tercapainya kesepakatan normalisasi maka Israel setuju menghentikan rencana pencaplokan Tepi Barat.

Namun Netanyahu telah menegaskan bahwa rencana tersebut tak sepenuhnya disingkirkan. Dia mengatakan akan tetap menjalin koordinasi dengan AS perihal pencaplokan Tepi Barat.

“Tidak ada perubahan dalam rencana saya untuk menerapkan kedaulatan kami di Yudea dan Samaria (Tepi Barat), dalam koordinasi penuh dengan AS. Saya berkomitmen, itu tidak berubah," kata Netanyahu pada hari kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan UEA diumumkan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement