REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menyebutkan lebih dari 3.000 lembaga di Tanah Air telah berintegrasi dengan Dukcapil. Integrasi itu meliputi untuk proses verifikasi, validasi dan pemadanan data.
"Data kependudukan kita sekarang sudah jauh lebih rapi dan digunakan oleh 2.119 lembaga di pusat, kemudian ditambah SKPD di pemerintahan daerah kurang lebih 800 hingga 900 lembaga. Jadi total sekitar 3.000 lembaga sudah berintegrasi dengan Dukcapil," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif saat diskusi daring dengan tema menyoal data bansos Covid-19 pentingnya audit teknologi untuk menguraikan ketidakharmonisan data di Jakarta, Rabu (9/9).
Lebih rinci jika melihat pada sektor, sektor industri jasa keuangan merupakan yang paling masif berintegrasi dengan data Dukcapil. Dari perbankan tercatat sebanyak 1.177 bank, pasar modal 124 lembaga, kemudian terdapat 74 lembaga pembiayaan.
Selain itu, terdapat 65 kementerian dan lembaga, telepon seluler, 57 lembaga asuransi, 10 lembaga penegak hukum, lima koperasi serta 45 rumah sakit atau institusi kesehatan. Terdapat pula lembaga lainnya termasuk institusi, hotel dan lembaga pelayanan publik di pemerintahan daerah.
"Yang sedang marak saat ini ialah perguruan tinggi dimana ada sekitar 700 perguruan tinggi yang sedang kami proses dengan 462 di antaranya baru selesai," katanya.
Menurutnya, perkembangan integrasi berbagai lembaga tersebut pada data-data Dukcapil cukup baik. Sebab beberapa tahun silam terdapat masa-masa sulit dimana banyak lembaga yang tidak percaya dengan data Dukcapil.
Bahkan, pada 2013, ujar dia, hanya 10 lembaga yang percaya dan berintegrasi dengan Dukcapil. Kemudian bertambah 10 lembaga pada 2014 hingga akhirnya pada 2015 terdapat 70 lembaga yang percaya.
Namun, dengan perkembangan dari tahun ke tahun kepercayaan lembaga terhadap Dukcapil kian meningkat. Bahkan, per 3 September 2020 tercatat sekitar 4,7 miliar kali akses terhadap NIK untuk dilakukan verifikasi.
Hal itu termasuk dengan adanya sejumlah kerja sama dalam rangka penanganan Covid-19 misalnya untuk kartu prakerja sudah ada 40 juta kali menggunakan data Dukcapil. Begitu pula data yang digunakan oleh wisma atlet serta pembagian hibah dan bantuan sosial misalnya di Jawa Barat, Jawa Timur dan Semarang.
Ia mengatakan terus membantu berbagai lembaga dan kementerian untuk dapat terkoneksi dengan data Dukcapil dan mengembalikan jika ada yang tidak dapat dipadankan. "Biasanya lembaga memberikan misal nama, tanggal lahir dan tempat lahir. Saat NIK ditemukan, datanya akan kami lengkapi, namun yang tidak cocok akan kami kembalikan," ujarnya.
Kerja sama dengan berbagai lembaga sebenarnya dapat memberikan data kependudukan seseorang yang lebih rinci, misalnya kerja sama dengan telepon seluler akan membuat negara dapat mengintegrasikan data kependudukan dengan nomor telepon yang bersangkutan.
"Begitu pula nanti bisa saja data-data lain masuk, misalnya SIM, nomor BPJS dan sebagainya sehingga bisa tampak data balikan bahwa penduduk sudah punya data tertentu yang masuk dalam sistem base kita," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika