REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengkaji perpanjangan pemberian bantuan subsidi upah hingga pertengahan tahun mendatang. Upaya ini diharapkan mampu menyokong pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tertekan akibat pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut sudah disampaikan dalam rapat jajaran menteri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Ini (program subsidi upah) akan dilanjutkan di 2021 selama tiga bulan dan mungkin dipertimbangkan enam bulan, sampai kuartal satu dan kuartal kedua," ujarnya dalam Webinar Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Kamis (10/9).
Airlangga menjelaskan, perpanjangan bantuan subsidi upah menjadi bagian dari program yang terus didorong pemerintah untuk menjaga permintaan. Program ini ditujukan untuk pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan yang mengalami tekanan akibat Covid-19 dan merupakan tenaga kerja aktif atau membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Bantuan subsidi upah disiapkan untuk 15,7 juta pekerja atau buruh. Dengan total tersebut, Airlangga menyebutkan, hampir seluruh buruh di sektor industri akan mendapatkan subsidi langsung dari pemerintah ini.
Sampai dengan Senin (7/9), Airlangga mencatat, subsidi upah telah diberikan kepada 5,5 juta pekerja. Rinciannya, 2,5 juta pada batch pertama dan sisanya di batch ketiga. Total anggaran yang sudah tersalurkan mencapai Rp 4,6 triliun dari total anggaran Rp 6,6 triliun. Sebanyak Rp 2 triliun lainnya direncanakan disalurkan pada awal Oktober.
Perpanjangan juga akan diberikan pada program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif sebesar Rp 2,4 juta ke 12 juta pelaku usaha mikro. "Kami melihat dan kami sampaikan ke Presiden, akan diteruskan untuk kuartal satu dan dua tahun depan," ujar Airlangga.
Per Jumat (4/9), Banpres Produktif telah disalurkan ke 5,5 juta pelaku usaha mikro dengan besaran total Rp 13,4 triliun. Penyalurannya didominasi oleh Provinsi Jawa Barat, yakni 1,14 juta pelaku usaha mikro.
Dua program ini akan menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yang mendapat anggaran Rp 356,65 triliun. Sebagian besar di antaranya ditujukan untuk sektoral kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, yakni Rp 136 triliun, dan perlindungan sosial dengan besaran Rp 110,27 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika