REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Ketua Parlemen Turki, Mustafa Sentop mengatakan, Yunani harus bertindak dengan akal sehat dan menghormati hukum internasional, perjanjian, dan hak Turki di Mediterania. Yunani, kata ia, semestinya tidak disetir oleh negara-negara lain yang ingin melakukan eksploitasi.

“Politisi yang tidak kompeten mencoba menutupi kesalahan mereka dalam politik dalam negeri dengan beberapa gerakan yang tidak masuk akal dan tidak rasional di arena internasional,” ujar Sentop, dilansir Middle East Monitor, Kamis (10/9).

Pejabat Turki telah mengecam campur tangan Prancis dalam sengketa Mediterania Timur. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki teritorial di wilayah tersebut.

Para kritikus berpendapat bahwa campur tangan Presiden Emmanuel Macron dalam sengketa Mediterania Timur adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan politiknya.

"Ada negara yang mencoba menggunakan Yunani untuk permainan dan ambisi politik domestik mereka. Prancis tidak memiliki keberhasilan militer dalam sejarah baru-baru ini. Sejarah tidak bisa diubah dan ditulis oleh ambisi dan keinginan,” ujar Sentop.

Sentop mengatakan, Turki bertekad untuk melindungi hak, perbatasan, dan Blue Homeland dalam konteks hukum internasional. Dia menggarisbawahi bahwa Turki selalu terbuka untuk upaya diplomatik guna merundingkan masalah Mediterania, tetapi jika negara lain ingin mencoba metode lain, Turki memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka.

“Turki memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Jauh lebih kuat daripada 100 tahun lalu," kata Sentop mengacu pada saat Turki mengalahkan pasukan Yunani dalam Perang Kemerdekaan Nasionalnya.

Yunani telah mempermasalahkan eksplorasi energi Turki di Mediterania Timur. Turki yang memiliki garis pantai terpanjang di Mediterania telah mengirimkan kapal bor untuk mengeksplorasi energi di landas kontinen mereka. Turki dan Republik Turki Siprus Utara (TRNC) mengaku memiliki hak di wilayah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika