REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA -- Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengatakan Uni Eropa harus memberlakukan sanksi terhadap Turki, kecuali mereka menarik aset maritimnya dari wilayah sengketa di Mediterania Timur. Diketahui, Turki telah mengirimkan kapal survei di daerah sengketa tersebut.
“Kami memang membutuhkan dialog, tapi tidak saat ditahan di bawah todongan senjata. Apa yang mengancam keamanan dan stabilitas negara saya mengancam kesejahteraan dan keselamatan semua negara anggota UE," kata Mitsotakis dalam sebuah artikel yang diterbitkan di London Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung Jerman, dan surat kabar Le Monde Prancis.
Dalam beberapa pekan terakhir, militer Yunani dan Turki saling berhadapan satu sama lain karena kapal survei dan kapal bor Turki terus mencari cadangan gas di perairan yang juga diklaim oleh Yunani dan Siprus. Kedua negara mengklaim bahwa mereka memiliki hak ekonomi eksklusif di sana.
Angkatan bersenjata Yunani dan Turki telah melakukan latihan militer di kawasan itu untuk menunjukkan kekuatan. Yunani dan Siprus menuduh Turki melanggar hukum internasional dan menggunakan diplomasi kapal perang.
Bulan ini, para pemimpin Uni Eropa diharapkan dapat menentukan sikap mereka terhadap Turki. Mitsotakis mengatakan jika Turki tidak menarik aset mereka dari Laut Mediterania Timur maka Uni Eropa harus memberlakukan sanksi yang berat. Menurut Mitsotakis, Turki masih punya waktu untuk menghindari sanksi.
"Jika Eropa ingin menjalankan kekuatan geopolitik yang sebenarnya, ia tidak mampu untuk menenangkan Turki yang berperang," kata Mitsotakis.
"Mereka harus mundur, kembali ke meja perundingan, dan melanjutkan dari apa yang mereka tinggalkan ketika mereka keluar dari pembicaraan eksplorasi pada 2016. Dan jika kita tidak bisa setuju, maka kita harus mencari resolusi di Den Haag," ujar Mitsotakis, yang merujuk pada pengadilan internasional.
Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Mitsotakis akan membahas ketegangan hubungan Uni Eropa dengan Turki pada Kamis (10/9) malam. Keduanya menghadiri KTT 'MED7' di pulau Korsika Prancis bersama dengan para pemimpin Portugal, Spanyol, Italia, Siprus, dan Malta.
