REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku belum berencana menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait antisipasi meluasnya penyebaran Covid-19. Namun, Ganjar menegaskan dirinya bisa ambil kebijakan yang lebih ekstrem.
"Belum, kami belum berencana mengambil itu (PSBB)," kata Ganjar yang ditemui saat mengecek sekolah tatap muka di SMK Negeri 2 Kabupaten Wonosobo, Kamis (10/9).
Ganjar menegaskan pihaknya belum akan mengambil tindakan ekstrem untuk penanganan Covid-19 di Jawa Tengah.
"Kami belum akan mengambil langkah ekstrem, tapi kalau ini meningkat terus karena ketidakdisiplinan, maka bisa saja kami mengambil tindakan yang lebih dari itu," ujarnya.
Ganjar saat ini justru mendorong edukasi, sosialisasi dan penegakan hukum agar masyarakat tertib menaati protokol kesehatan Covid-19. Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan dukungan dari masyarakat.
"Makanya penegakan hukum mulai kami lakukan serentak sejak 25 Agustus sampai akhir September nanti, dan tentu bisa diperpanjang masanya kalau diperlukan," katanya.
Menurut Ganjar, penegakan hukum secara masif sangat penting dilakukan untuk mendorong sosialisasi di zona-zona merah di Jawa Tengah.
"Daerah Jateng yang sekarang zona merah Kota Semarang, yang lain masih bisa kami kendalikan, tapi tidak boleh abai karena semua harus disiplin. Maka penegakan hukum inilah yang kamiminta dilakukan agar masyarakat mengerti dan memahami," ujarnya.
Selain itu, Ganjar juga menggenjot tes secara masif di seluruh kabupaten/kota. Tujuannya, agar jumlah kasus positif semakin terdata sehingga penanganannya bisa dipercepat.
"Beberapa kabupaten/kota di Jateng baru mulai aktif, yang sebelumnya ada juga diam saja. Kalau diam saja, ya pasti hijau, lha wong ndak dites. Makanya sekarang kabupaten/kota ditarget untuk menggelar tes massal. Saya minta dipenuhi target itu, jangan takut jumlahnya naik, jangan takut citranya jelek karena itu," katanya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menarik rem darurat yang mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dan memberlakukan kembali PSBB secara total. PSBB total akan diberlakukan mulai Senin (14/9).
"Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah rem darurat yang harus kita tarik," kata Anies dalam keterangan pers yang disampaikan di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9) malam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika