REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir menemui Wakil Presiden KH Maruf Amin pada Jumat (11/9). Erick mengatakan pertemuannya dengan wapres untuk membicarakan tentang vaksin halal.
"Jam 14.00 WIB saya ada pertemuan dengan wapres untuk memastikan bahwa proses vaksin halal ini harus menjadi prioritas untuk kita," ujar Erick saat orasi ilmiah Dies Natalis 63 Tahun Universitas Padjadjaran (Unpad), Jumat (11/9).
Erick juga akan melaporkan progres perkembangan vaksin kepada wapres. Erick mengatakan Indonesia akan mendapat 30 juta dosis vaksin Covid-19 pada akhir tahun 2020 dan 300 juta dosis untuk 2021. Erick menyampaikan vaksin tersebut merupakan hasil kerja sama beberapa BUMN farmasi dengan lembaga dan instansi farmasi mancanegara.
Ia mengambil contoh kerja sama PT Bio Farma (Persero) dengan Sinovac Biotech yang berasal dari Cina. Kata Erick, Sinovace berkomitmen menyediakan 20 juta dosis vaksin pada akhir tahun ini apabila proses uji klinis tahap 3 berjalan lancar. Sedangkan untuk tahun depan, akan diproduksi hingga 250 juta dosis untuk Indonesia.
Selain itu, ucap Erick, PT Kimia Farma juga telah menggandeng perusahaan asal UEA, Grup 42 (G42) dan akan memperoleh 10 juta dosis vaksin pada akhir 2020, kemudian ditambah lagi sebanyak 50 juta dosis yang akan diterima Indonesia pada akhir kuartal I-2021.
"InsyaAllah, akhir tahun ini ada 30 juta (vaksin) dan tahun depan ada 300 juta. Tetapi sebagai catatan, dari total kita dapatkan 330 juta mungkin 340 juta," ucap Erick.
Erick mengingatkan jumlah tersebut dirasa belum mencukupi kebutuhan untuk melakukan vaksinasi massal masyarakat Indonesia. Erick menjelaskan proses vaksinasi diperlukan dua kali suntikan untuk setiap individu sehingga dari jumlah tersebut, baru hanya memenuhi kebutuhan vaksinasi terhadap 170 juta orang saja. Oleh karenanya, pemerintah juga melakukan penjajakan dengan lembaga-lembaga kesehatan seperti Koalisi untuk Kesiapan dan Inovasi Epidemi (CEPI), badan kesehatan dunia (WHO), Unicef, serta perusahaan-perusahaan farmasi multinasional lainnya seperti Astrazeneca, Cansino, dan Pfizer.
"Ini kami jajaki. Kalau sampai 70 persen bisa tercover, kita harapkan di 2022 atau bahkan 2021, 30 persen bisa didapatkan," ungkap Erick.
Selain bekerja sama dengan luar negeri, pemerintah juga terus berupaya menghasilkan vaksin dalam negeri yakni Vaksin Merah Putih yang melibatkan lembaga Eijkman, Balitbangkes Kementerian Kesehatan, perguruan tinggi negeri, serta Bio Farma. Erick menilai Indonesia tak mungkin hanya mengandalkan vaksin yang diperoleh dari kerja sama dengan lembaga dan instansi dari luar negeri mengingat daya tahan vaksin hanya selama enam bulan sampai dua tahun. Oleh karena itu, pembuatan Vaksin Merah Putih juga menjadi prioritas utama pemerintah, dan ditargetkan dapat mulai diproduksi pada 2022.
"Kita menyampaikan vaksin merah putih ini prioritas. Dari informasi didapatkan, insyaAllah, uji-klinis tahap 1 dan 2 bisa berjalan tahun depan sehingga pada 2022 kita mulai produksi vaksin merah putih," kata Erick menambahkan.
Muhammad Nursyamsi Pak
Ikuti Whatsapp Channel Republika