REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Organisasi hak asasi manusia (HAM) Amnesty International menyerukan penyelidikan internasional terhadap kasus pembunuhan jurnalis the Washington Post Jamal Khashoggi. Arab Saudi diketahui telah menjatuhkan vonis kepada delapan pelaku pada Senin (7/9).
Amnesty mengatakan persidangan yang digelar Saudi terhadap para terdakwa tidak transparan. "Kami menyerukan penyelidikan internasional yang independen dan tidak memihak untuk temukan kebenaran dan keadilan bagi almarhum jurnalis," katanya, dikutip laman Middle East Monitor, Jumat (11/9).
Menurut Amnesty, proses peradilan Saudi belum menyentuh dalang di balik pembunuhan. "Keputusan akhir menghindari menangani keterlibatan otoritas Saudi dalam kejahatan yang mengerikan dan mengabaikan untuk menemukan jenazahnya," katanya.
Pengadilan Saudi telah menjatuhkan hukuman kepada delapan terdakwa kasus pembunuhan Khashoggi. Pengadilan membatalkan hukuman mati bagi lima terdakwa karena adanya pemberian maaf dari keluarga Khashoggi pada Mei lalu. Sebagai gantinya, mereka diganjar pidana penjara selama 20 tahun. Sementara tiga pelaku lainnya divonis tujuh hingga sepuluh tahun penjara. Dalam proses peradilan, tak ada satu pun nama terdakwa yang dirilis.
Khashoggi dibunuh di gedung konsulat Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018. Setelah tewas, tubuh Khashoggi dilaporkan dimutilasi. Hingga kini potongan jasadnya belum ditemukan.
Pembunuhan terhadap Khashoggi sempat disebut diperintahkan oleh Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Dugaan itu muncul karena keterlibatan Saud al-Qahtani dalam kasus tersebut. Dia diketahui merupakan tangan kanan Pangeran MBS. Badan intelijen AS, CIA, yang ikut menyelidiki kasus Khashoggi turut menyimpulkan demikian.
Dalam laporannya CIA meyakini bahwa Pangeran MBS adalah otak dari pembunuhan Khashoggi. Kendati demikian Presiden AS Donald Trump tetap memberi dukungan kepada Pangeran MBS. Ia mengatakan Pangeran MBS telah menyangkal keterlibatan dan perannya dalam kasus pembunuhan Khashoggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika