REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyambut perjanjian normalisasi diplomatik antara Israel dan Bahrain, Jumat (11/9). Dia memandangnya sebagai langkah menuju perdamaian di kawasan tersebut.
"Saya menghargai langkah penting ini untuk membangun stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah dan dengan cara yang mencapai penyelesaian yang adil dan permanen untuk perjuangan Palestina," kata Sisi melalui akun Twitter pribadinya seraya berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses normalisasi Israel dan Bahrain, dikutip laman Anadolu Agency.
Pada Agustus lalu, Sisi pun menyambut normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA). Dia menilai hal itu merupakan langkah positif untuk menciptakan stabilitas di kawasan.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump adalah tokoh yang mengumumkan tercapainya normalisasi diplomatik Israel dan Bahrain. "Terobosan bersejarah lainnya lainnya hari ini. Dua teman hebat kami Israel dan Kerajaan Bahrain menyetujui perjanjian damai - negara Arab kedua yang melakukan perjanjian damai dengan Israel dalam 30 hari," kata Trump lewat akun Twitter pribadinya.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis AS, Israel, dan Bahrain, disebutkan mereka akan tetap memikirkan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Ketiga negara bertekad mencapai "resolusi yang adil, komprehensif, dan langgeng guna memungkinkan rakyat Palestina mencapai potensi penuh mereka".
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut kesepakatan normalisasi diplomatik antara negaranya dan Bahrain. Menurutnya, pencapaian tersebut akan menjadi fase baru perdamaian.
Jika sebelumnya Israel membutuhkan waktu 26 tahun untuk melakukan normalisasi dengan UEA, kali ini hanya diperlukan 29 hari agar perjanjian damai bersama Bahrain dapat tercapai. "Ini adalah era baru perdamaian", ujar Netanyahu.
Pada 13 Agustus lalu, Israel telah terlebih dulu mencapai perjanjian normalisasi diplomatik dengan UEA. Itu merupakan kesepakatan pertama yang tercapai dengan negara Arab dalam 26 tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika