Sabtu 12 Sep 2020 21:42 WIB

DPD Minta Jokowi Pertimbangkan Tunda Pilkada 2020

Pilkada Serentak Desember 2020 akan menimbulkan klaster baru Covid-19.

Rep: arif satrio nugroho/ Red: Hiru Muhammad
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap mengevakuasi pemilih yang pingsan saat akan melakukan pencoblosan ketika Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19.
Foto: Antara/Muhammad Iqbal
Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap mengevakuasi pemilih yang pingsan saat akan melakukan pencoblosan ketika Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Komite I DPD Fachrul Razi meminta kepada Presiden Joko Widodo mempertimbangkan kembali pelaksanaan pilkada serentak 2020. Permintaan ini juga terkait kekhawatiran akibat pandemi Covid-19 yang semakin tidak terkendali. 

Fachrul Razi menilai, pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2020 akan menimbulkan klaster baru penularan Covid-19. Ia mengatakan, dirinya memang tak menyetujui pilkada sebelum pemerintah menyetujui pelaksanaan pilkada tetap dilanjutkan di tahun ini setelah sebelumnya sempat di tunda, yaitu Desember 2020. 

"Pelaksanaan pilkada serentak sangat tidak rasional untuk dilaksanakan pada Desember 2020 mengingat penularan Covid19 terus terjadi dan bahkan meningkat sementara upaya-upaya meminimalisir penularan berjalan tidak optimal," kata Fachrul saat dikonfirmasi Republika, Sabtu (12/9).

Facrul Razi menegaskan, sikap DPD menolak pelaksanaan pilkada yang akan mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat Daerah jika tetap dilaksanakan pada Desember 2020.