REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Barat meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tegas menerapkan sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi covid-19. Menurutnya, ketegasan tersebut mutlak dilakukan jika tidak ingin kembali ke pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Ketua IDI Jawa Barat, dr Eka Mulyana mengungkapkan penerapan protokol kesehatan di masyarakat harus dilakukan secara ketat untuk menekan laju penyebaran covid-19. Terlebih menurutnya saat ini kondisi tenaga kesehatan di Jawa Barat maupun di daerah lain memprihatinkan.

"Kalau (Pemda) bisa memastikan protokol kesehatan bisa dipertegas menjadi efektif, bukan tidak mungkin tidak perlu PSBB juga bisa," ujarnya, Ahad (13/9). Namun ia mempertanyakan apakah hal tersebut dapat dilakukan. 

"Pertanyaannya bisa nggak, kalau tidak ya bukan tidak mungkin mundur lagi (ke PSBB)," katanya. Ia menilai masyarakat tidak hanya dapat diberikan imbauan penerapan protokol kesehatan namun harus dipertegas dengan memberikan sanksi yang ketat.

Menurutnya, jika masyarakat abai terhadap protokol kesehatan maka penyebaran serta jumlah kasus akan terus meningkat. Dampaknya katanya tingkat okupansi rumah sakit bakal terus bertambah.

"Sekarang kan bagaimana protokol kesehatan, sanksinya, karena tujuannya supaya beban kerja tenaga medis juga tidak melebihi batas," katanya. 

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperketat pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lapangan akibat kasus positif covid-19 yang mengalami peningkatan. Berbagai pihak yang melakukan pelanggaran akan langsung ditindak tegas dan diberikan sanksi berat.

"Mengingat eskalasi kasus Covid-19 di Kota Bandung, dengan ini, maka kami akan memberlakukan AKB yang Diperketat. Kami akan memperketat pengawasan dan pengendalian terhadap izin usaha dan operasional. Beberapa ruas jalan juga tetap akan dibatasi," ujar Wali Kota Bandung, Oded M Danial, Jumat (11/9).

Ia menegaskan penegakan hukum akan lebih maksimal yaitu akan membubarkan secara paksa, membekukan izin, sampai mencabut izin operasional jika terdapat aktivitas yang melebihi jam operasional. Menurutnya, pihaknya tidak akan mentoleransi jika terdapat pelanggaran yang dilakukan. 

"Kalau ada yang melanggar jam operasional langsung disegel dan di proses bila perlu dicabut izinnya," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika