REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memangkas kapasitas tampung maksimal pada aktivitas perkantoran non-esensial menjadi 25 persen selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lanjutan mulai Senin (14/9). Pimpinan setiap kantor diminta mengatur mekanisme berkerja dari rumah untuk pegawainya.

"Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25 persen pegawai berada dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan," katanya di Jakarta, Ahad (13/9).

Pada kantor pemerintahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di zona dengan resiko tinggi, dibolehkan untuk beroperasi dengan maksimal 25 persen dari pegawai. Pemprov DKI Jakarta pada dua pekan ke depan akan beroperasi dalam status mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berkantor maksimal 25 persen.

Namun, para pimpinan berhak untuk melakukan penyesuaian terkait pelayanan publik yang mendasar apabila mengharuskan lebih dari 25 persen pegawai. "Misalnya terkait dengan kebencanaan, terkait dengan penegakan hukum dan sektor sektor lainnya," katanya.