REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Kang Emil mengimbau kepada warga Provinsi DKI Jakarta jangan dulu bepergian atau berwisata ke Provinsi Jabar. Misalnya seperti ke Kawasan Puncak atau Bandung selama diberlakukan PSBB ketat DKI Jakarta.
"Hampir 70 persen ke Puncak, bukan warga Jabar. Kalau begitu tidak mengetatkan, hanya memindahkan interaksi pergerakan. Kami sudah lakukan koordinasi," kata Kang Emil seusai menjalani penyuntikan vaksin Sinovac tahap kedua, Senin, di Puskesmas Garuda, Kota Bandung, Senin (14/9).
Ia mengatakan pembatasan antar wilayah pasti terjadi dengan diberlakukan PSBB Jakarta dan saat ini pihaknya akan melakukan rapat dengan dinas perhubungan terkait hal tersebut. "Dirapatkan antara dishub. Wali kota bupati masih menghitung jumlah warga yang kerja informal di Jakarta, gara-gara PSBB ketat yang tidak bisa berjualan, karena berpengaruh pada bansosnya. Apakah PSBB ini didukungdana Bodebek, provinsi atau pusat," kata dia.
Kang Emil mengatakan keputusan di DKI Jakarta yang memutuskan kembali melaksanakan PSBB berpengaruh di tingkat regional sampai nasional. "Mudah mudahan koordinasinya bisa lebih baik, lebih mendalam sehingga semuanya mendukung, sehingga tidak terkesan ada perbedaan yang jadi ramai," kata dia.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar memimpin rapat koordinasi bersama lima kepala daerah di wilayah Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) melalui video conference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung. Rapat tersebut utamanya membahas kebijakan yang akan diterapkan di Bodebek khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta terkait pemberlakuan pengetatan PSBB.
Dari rapat tersebut, Kang Emil dan bupati/wali kota/yang mewakili wilayah Bodebek sepakat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). Kegiatan yang dibatasi di 25 persen pun hanya untuk wilayah dengan status Zona Merah atau Risiko Tinggi. "Jadi, Jabar khususnya Bodebek telah sepakat akan mendukung program pengetatan PSBB Jakarta dengan melakukan PSBM, khususnya di zona-zona yang berbatasan dengan Jakarta. Kita sepakati istilahnya adalah PSBM karena (PSBM) ini sudah dikutip juga oleh Pak Presiden (Joko Widodo),” kata Kang Emil.
"Teori saya, semakin jauh atau tidak tergantung kepada Jakarta, (pembatasan sosial) bisa lebih longgar. Teori 25 persen (aktivitas) itu bisa, tapi bukan skala kota. Termasuk pilihan kafe dan restoran take away, itu berlakunya di Zona Merah yang levelnya mikro," tambahnya.
Adapun sejak April, wilayah Bodebek tidak pernah berhenti melakukan PSBB. Saat ini, sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.476-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek, PSBB proporsional Bodebek berlaku hingga 29 September mendatang.
Dengan kesepakatan menerapkan PSBM di zona-zona tertentu di Bodebek, Kang Emil berpesan agar informasi penerapan PSBM ini bisa secara masif diteruskan kepada publik. Demi mengoptimalkan penanggulangan pandemi di Bodebek, ia pun menegaskan pentingnya kekompakan dari kepala daerah. Selain itu, sebagai daerah di Jabar yang berkaitan dengan Jakarta, Bodebek juga harus saling membantu dan menguatkan penanganan Covid-19.
“Mohon (kepala daerah) kompak, karena Bodebek berbatasan dengan DKI Jakarta, maka sosial, politik, ekonomi dan kesehatan apa pun yang terjadi di Jakarta punya imbas luar biasa di Bodebek,” ucap Kang Emil.
Menurut dia, sejarah yang akan mencatat bagaimana Bodebek kompak sehingga saling bantu saling tolong ketika saling membutuhkan. Selain itu, dalam rapat tersebut, Kang Emil juga menyarankan agar kepala daerah memiliki anggaran insentif untuk Ketua Rukun Warga (RW) agar mereka punya motivasi sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi ketika PSBM diterapkan.
“Ketua RW ini juga bertugas untuk menjadi tim yang mendeteksi dan mencari orang-orang yang diduga harus tes PCR karena kontak erat,” kata Kang Emil.
Ia pun meminta agar tes metode Polymerase Chain Reaction (PCR) terus ditingkatkan di wilayah Bodebek, termasuk bagi pelaku pariwisata, untuk mengejar pengetesan 1 persen dari total jumlah penduduk sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
“Saya titip (pengetesan PCR) 1 persen itu nanti koordinasikan dengan Gugus Tugas Covid-19 provinsi (Jabar), jika kebutuhan alat PCR masih kurang dan lain sebagainya, kami akan bantu,” tutur Kang Emil.
Rapat koordinasi ini sendiri diikuti Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika