REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mendesak negara-negara Arab memboikot acara seremonial penandatanganan perjanjian normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain. Kegiatan itu diagendakan dilakukan di Gedung Putih, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (15/9).

Shtayyeh mengatakan penandatanganan itu merupakan "hari hitam" dalam sejarah bangsa Arab. "Hari ini akan ditambahkan ke kalender penderitaan Palestina dan kalender kekalahan Arab, karena memberikan pukulan maut kepada Inisiatif Perdamaian Arab serta solidaritas Arab," katanya pada Senin (14/9), dilaporkan laman kantor berita Palestina WAFA.

Dia mengungkapkan saat ini kabinetnya tengah mempertimbangkan untuk merekomendasikan agar Presiden Palestina Mahmoud Abbas merevisi hubungan dengan Liga Arab. Menurutnya, Liga Arab telah bungkam atas pelanggaran mencolok terhadap resolusinya sendiri.

Shtayyeh memandang Liga Arab sebagai simbol ketidakmampuan Arab. "Apakah masuk akal bahwa orang Arab menerima izin Israel untuk salat di kompleks Masjid Al-Aqsa, yang masih di bawah pendudukan, dengan syarat?" ujarnya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed, dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani diagendakan menandatangani perjanjian damai di Gedung Putih. Presiden AS Donald Trump akan menyaksikan proses penandatanganan bersejarah tersebut.

UEA dan Israel menyepakati perjanjian normalisasi hubungan diplomatik pada 13 Agustus lalu. Itu merupakan kesepakatan perdamaian pertama yang dicapai Israel dengan negara Arab dalam 26 tahun. Tel Aviv terakhir kali menandatangani perjanjian semacam itu pada 1994 dengan Yordania.

Pada Jumat (11/9) pekan lalu, Israel pun berhasil mencapai kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan Bahrain. Netanyahu sangat menyambut tercapainya hal tersebut. Jika sebelumnya Israel membutuhkan waktu 26 tahun untuk melakukan normalisasi dengan UEA, kali ini hanya diperlukan 29 hari. "Ini adalah era baru perdamaian", ujar Netanyahu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika