Selasa 15 Sep 2020 15:34 WIB

Jalan Penyelesaian Konflik Israel-Palestina Masih Panjang

Pengamat nilai normalisasi negara Arab dengan Israel tak selesaikan konflik Palestina

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Christiyaningsih
Tentara Israel berdebat dengan warga Palestina selama protes di Tepi Barat, di desa Yatta, dekat Hebron, 21 Agustus 2020. Warga Palestina memprotes perjanjian perdamaian untuk membangun hubungan diplomatik antara Israel dan Uni Emirat Arab.
Foto: EPA-EFE/ABED AL HASHLAMOUN
Tentara Israel berdebat dengan warga Palestina selama protes di Tepi Barat, di desa Yatta, dekat Hebron, 21 Agustus 2020. Warga Palestina memprotes perjanjian perdamaian untuk membangun hubungan diplomatik antara Israel dan Uni Emirat Arab.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Wakil Presiden Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jon Alterman mengatakan normalisasi negara-negara Arab dengan Israel tidak akan serta merta menyelesaikan masalah Palestina. Menurutnya, masih diperlukan waktu untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade tersebut.

Alterman mengungkapkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memiliki peran cukup penting dalam normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain. Dia menilai, itu merupakan "dedikasi yang tidak biasa untuk diplomasi tradisional di pihak pemerintahan Trump".

Baca Juga

Kesepakatan antara Israel dan UEA, misalnya, menunjukkan pemerintahan Trump mampu melakukan manuver diplomatik di luar mengerjakan "sesuatu dengan cepat dengan keterlibatan presiden". Namun Alterman menekankan kekhawatiran tetap mengenai proses perdamaian Israel-Palestina.

Dia menyebut perjanjian normalisasi dapat membuka jalan bagi negara-negara Arab besar lainnya untuk menormalkan hubungan dengan Israel tanpa membahas masalah mendasar dari konflik tersebut. "Jalan kita masih panjang untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama ini. Saya berharap ini akan menandai upaya untuk melipatgandakan usaha daripada mengklaim bahwa hal itu diselesaikan," kata Alterman, dikutip laman Aljazirah, Senin (14/9).

Pada 13 Agustus lalu, Israel dan UEA menyepakati perjanjian normalisasi diplomatik. Proses tersebut dimediasi oleh AS. Menurut Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammad bin Zayed Al Nahyan, dengan tercapainya kesepakatan normalisasi, Israel setuju menghentikan rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menegaskan rencana tersebut tak sepenuhnya disingkirkan. Dia mengatakan akan tetap menjalin koordinasi dengan AS perihal pencaplokan Tepi Barat. Washington, melalui rencana perdamaian Timur Tengah yang digagas pemerintahan Trump, siap mengakui kedaulatan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat.

Belum genap sebulan pasca kesepakatan UEA, Israel berhasil mencapai perjanjian normalisasi dengan Bahrain pada Jumat (11/9). Sama seperti sebelumnya, AS memainkan peran penting dalam proses normalisasi Israel dengan Bahrain.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis AS, Israel, dan Bahrain, disebutkan mereka akan tetap memikirkan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Ketiga negara bertekad mencapai "resolusi yang adil, komprehensif, dan langgeng guna memungkinkan rakyat Palestina mencapai potensi penuh mereka".

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement