Selasa 15 Sep 2020 16:49 WIB

PMII akan Kerahkan Massa Bubarkan Deklarasi KAMI di Surabaya

Pengurus Cabang PMII Surabaya akan bubarkan Deklarasi KAMI.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Bayu Hermawan
Logo PMII
Foto: Dok isitmewa
Logo PMII

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya siap menurunkan massa untuk membubarkan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Kota Surabaya. Ketua Umum PC PMII Surabaya Nurul Haqqi menegaskan, pihaknya menolak keras adanya deklarasi KAMI di Surabaya.

"PMII Surabaya berjanji akan menurunkan massa aksi untuk membubarkan, jika aksi deklarasi KAMI di Surabaya tetap dilakukan," ujar Haqqi di Surabaya, Selasa (15/9).

Baca Juga

Haqqi mendengar informasi akan dilakukannya deklarasi KAMI di Surabaua. Haqqi pun mengimbau penggiat dan patron gerakan deklarasi KAMI agar tidak melakukan deklarasi di Kota Pahlawan.

"Sekali lagi saya menyampaikan kepada seluruh komponen yang terlibat dalam deklarasi tersebut, agar membatalkan deklarasi tersebut sebelum kita selaku mahasiswa PC PMII Surabaya melakukan pembubaran aksi tersebut," katanya.

Menurut Haqqi, deklarasi KAMI tersebut bisa menggangu kondusivitas masyarakat Surabaya yang saat ini masih berjuang untuk beradaptasi dengan era baru di masa pandemi Covid-19. Haqqi melihat gerakan KAMI bermuara pada satu tujuan yaitu akan membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintahan yang saat ini sedang berlangsung.

"Saat ini masih dalam kondisi bencana non alam Covid-19, semua sektor dari perekonomian, kesehatan, sosial, keamanan masih terganggu  lebih-lebih perekonomian. Maka dari itu, saya menolak keras adanya deklarasi tersebut," ujarnya.

Menurut Haqqi, jika gerakan ini dibiarkan, maka yang ditakutkan akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Bahkan dikhawatirkan gerakan tersebut muaranya untuk makar dari pemerintahan yang sedang berlangsung.

"Kami tidak sepakat jika ada gerakan-gerakan yang kemudian bermuara pada kegiatan makar. Jika memang ada yang salah dengan pemerintah atau ada yang salah dengan birokrasi dalam penyelenggaraan negara silakan dikritik," ujarnya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement