REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Negara bukanlah entitas yang ajeg tanpa perubahan. Berhadapan dengan beragam tantangan internal dan eksternal, negara bisa berubah batas-batas wilayahnya atau bahkan bubar seperti negara adidaya Uni Soviet di masa lalu. Tak terkecuali birokrat, semua warga negara berhak dan wajib turut serta dalam upaya bela negara. Menerima dan membudayakan nilai-nilai Pancasila di pemerintahan adalah bagian dari bela negara di lingkungan birokrasi.
Demikian pesan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. KH. Yudian Wahyudi PhD, di hadapan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Angkatan III Tahun 2020 di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR di Yogyakarta, Selasa (15/9).
Menurutnya, Pancasila merupakan konsensus bersama bangsa yang harus dipertahankan dan dihidupkan. “Fakta bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mampu mempersatukan ribuan suku bangsa Indonesia dengan ratusan bahasa membuktikan Pancasila sebagai mukijzat yang patut disyukuri dan dipertahankan oleh birokrat. Birokrat tidak boleh mendustakan nikmat terbesar ini dengan coba-coba menggantinya dengan ideologi lain,” tegas Yudian.
Lebih lanjut Yudian menjelaskan bahwa tantangan bangsa semakin kompleks akibat perubahan geopolitik dunia dan perubahan sosial di dalam negeri. Di antara tantangan geopolitik tersebut adalah pertarungan atas batas wilayah di Laut Cina Selatan, berubahnya batas wilayah akibat perubahan iklim yang menenggelamkan pulau-pulau terluar, ideologi Islam transnasional, dan resesi global akibat pandemi covid-19. Dari dalam negeri, bangsa juga menghadapi tantangan internal dalam bentuk masih tingginya angka kesenjangan sosial, menguatnya eksklusivisme beragama yang mengancam keberagaman, dan merebaknya berita hoaks.
Termasuk tantangan besar di lingkungan birokrasi adalah masih maraknya praktik korupsi, yang dicoba dimitigasi melalui pembudayaan Pancasila sebagai bagian dari agenda revolusi mental pemerintah. “Tokoh-tokoh pejuang bangsa memberi teladan bagi kita untuk bekerja untuk rakyat. Para birokrat harus ingat bahwa mereka hanyalah warga biasa yang diberi otoritas melalui SK. Jika terbukti korupsi, keistimewaan otoritas ini akan dicabut dan bahkan akan dipenjara,” ujar Yudian menasihati para peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
Meski dilakukan secara offline, Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Di atas meja peserta dipasang sekat untuk menghindarkan potensi penularan Covid-19. Selama acara, semua peserta dan petugas juga mengenakan masker.
Ikuti Whatsapp Channel Republika