REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jawa Timur mengklaim perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerahnya sangat menggembirakan. Anggapan ini muncul berdasarkan perkembangan jumlah BUMDes selama beberapa tahun terakhir.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, saat ini sekitar 300 BUMDes telah terbentuk di Kabupaten Malang. Dari jumlah tersebut, 79 BUMDes kategori mandiri dan 127 di kategori berkembang. Sementara untuk 94 BUMDes lainnya masuk dalam kategori rintisan.
"Ini merupakan kebanggaan tersendiri karena dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir perkembangannya sangat luar biasa," kata Wahyu.
Selain itu, Wahyu menyebut, terdapat beberapa BUMDes yang telah berprestasi dan menjadi rujukan studi banding tingkat nasional. Hal ini menunjukkan keseriusan para pengelola BUMDes bersama Pemerintah Desa (Pemdes) dalam mengembangakan unit usahanya. Apalagi beberapa BUMDes tidak hanya mengandalkan bantuan yang diterima dari pemerinah pusat, tetapi lebih mendorong pengembangan usahanya.
"Pemerintah desa setempat juga memberikan dukungan berupa penyertaan modal," ucap Wahyu.
Menurut Wahyu, keberadaan BUMDes sangat penting karena menjadi pilar perekonomian desa. Sudah banyak BUMDes di Indonesia yang berhasil menjadi penggerak perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dapat meningkatkan pengelolaan potensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
"Hal ini tidak terlepas dari upaya semua pihak sehingga pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan profesional," ungkapnya.
Sebelumnya, Pemkab Malang mengukuhkan Forum Komunikasi Antar Pengelola BUMDes di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (14/9). Wahyu berharap keberadaan forum ini dapat menjadi wadah komunikasi. Dengan demikian, semua BUMDes di Kabupaten Malang dapat bersinergi sekaligus menjadi media untuk saling membimbing dan bekerja sama.
Forum Komunikasi Antar Pengelola BUMDes juga diharapkan bisa mendukung dan mengembangkan 94 BUMDes yang masih dalam rintisan. Langkah ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya.
"Semoga pendamping desa dapat membawa manfaat yang besar bagi perubahan pola pikir dan manajemen penyelenggaraan pembangunan desa dengan melakukan transfer pengetahuan," kata Wahyu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika