REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah sedang menyusun inisiatif pembangunan super hub sebagai sentra produksi, perdagangan, teknologi dan keuangan. Penyusunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menangkap peluang relokasi investasi dari China ke Asia Tenggara, terutama di tengah masa pandemi Covid-19.
Airlangga menjelaskan, saat ini, setidaknya ada lima potensi super hub di Indonesia. Mereka adalah Koridor Bali-Nusa Tenggara, Koridor Sulawesi Utara, Koridor Batam-Bintan-Karimun-Tanjung Pinang, Kawasan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur dan Kawasan Segitiga Rebana di Jawa Barat.
"Pengembangan industri berbasis cluster melalui super hub di daerah-daerah tersebut diharapkan bisa meningkatkan pemerataan ekonomi antar daerah," tuturnya dalam Webinar HSBC Economic Forum, Rabu (16/9).
Airlangga mengatakan, di tengah tantangan eksternal dan internal yang kini terjadi, peningkatan iklim investasi dan daya saing Indonesia menjadi penting. Khususnya dalam menangkap peluang perpindahan industri dan investasi yang keluar dari China akibat pandemi Covid-19.
Mengutip dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Airlangga menyebutkan, saat ini terdapat 143 perusahaan yang memiliki rencana relokasi investasi ke Indonesia, Mereka berasal dari Amerika Serikat (AS), Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong dan China. Potensi penyerapan tenaga kerjanya mencapai lebih dari 300 ribu orang.
Selain terkait super hub, kini pemerintah juga mengejar penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bersama DPR untuk menangkap peluang itu. Airlangga menjelaskan, hal yang disasar dalam regulasi ini adalah penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi pencari kerja hingga kesejahteraan pekerja.
Sasaran tersebut diharapkan mampu membawa Indonesia pada peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan investasi. "Transformasi ekonomi ini pun diharapkan mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan negara pendapatan menengah," ujar Airlangga.
Di sisi lain, pemerintah sedang menyusun daftar prioritas investasi. Airlangga menjelaskan, penyusunan ini tidak hanya dengan pendekatan picking the winners, juga mencakup berbagai bidang usaha yang akan diberikan fasilitas baik perpajakan maupun non perpajakan.
Beberapa kriteria sudah disusun pemerintah. Di antaranya, industri yang berorientasi ekspor, substitusi impor, padat karya, padat modal, berteknologi tinggi dan berbasis digital. "Dengan daftar prioritas investasi ini, diharapkan dapat menarik investasi yang tidak hanya besar, juga berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja," kata Airlangga.
Upaya lain yang juga dilakukan adalah pengembangan koridor sepanjang Pulau Jawa bagian utara. Langkah ini untuk menguatkan pengembangan industri dan peningkatan konektivitas transportasi maupun logistik.
Secara total, Airlangga mencatat, koridor Jawa menyumbang 38,7 persen dari total PDB nasional dan 53,56 persen terhadap total sektor industri nasional. Dengan pengembangannya, koridor Jawa diharapkan dapat mendorong pemanfaatan kawasan peruntukan industri, terutama sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi baru.
Melalui upaya itu, Airlangga menjelaskan, investasi di sektor industri, perdagangan dan jasa dapat semakin terakselerasi. Selain itu, peningkatan ekspor bisa terjadi melalui peningkatan daya saing industri, interkoneksi supply chain juga peningkatan value.
"Serta, mengintegrasikan kawasan industri dengan sistem pengembangan infrastruktur, transportasi dan logistik," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika