Rabu 16 Sep 2020 17:18 WIB

Resesi Mengancam, Jokowi tak Gentar Ekonomi Tembus 5 Persen

Dorong ekonomi, konsumsi pemerintah ini menjadi modal setelah konsumsi rumah tangga.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolandha
Meski resesi mengancam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih optimistis ekonomi nasional mampu tumbuh positif di kuartal III 2020 ini. Tak tanggung-tanggung, Jokowi ingin kinerja ekonomi bisa tumbuh tak jauh dari capaian kuartal III 2019 lalu, 5,02 persen.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Meski resesi mengancam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih optimistis ekonomi nasional mampu tumbuh positif di kuartal III 2020 ini. Tak tanggung-tanggung, Jokowi ingin kinerja ekonomi bisa tumbuh tak jauh dari capaian kuartal III 2019 lalu, 5,02 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski resesi mengancam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih optimistis ekonomi nasional mampu tumbuh positif di kuartal III 2020 ini. Tak tanggung-tanggung, Jokowi ingin kinerja ekonomi bisa tumbuh tak jauh dari capaian kuartal III 2019 lalu, 5,02 persen. Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi, Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Rabu (16/9). 

"September ini merupakan akhir dari kuartal III untuk menjaga, atau mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sebisa mungkin. Sesuai arahan Presiden agar bisa ada di kisaran yang sama, dengan angka di kuartal III tahun lalu," kata Budi. 

Baca Juga

Indonesia memang harus mencatatkan kinerja ekonomi yang positif pada kuartal III ini agar terhindari dari resesi. Sebagai pengingat, pertumbuhan ekonomi nasional sempat minus 5,32 persen pada kuartal II lalu. 

Berkaca dari kondisi inilah, pemerintah perlu menaikkan kecepatan putaran roda ekonomi. Bahan bakar utama demi menggerakkan roda perekonomian nasional saat ini adalah belanja pemerintah. Konsumsi pemerintah ini menjadi modal utama setelah konsumsi rumah tangga yang biasanya menyumbang kontribusi ekonomi terbesar, ikut anjlok akibat pandemi Covid-19. 

Salah satu pos belanja pemerintah yang dimaksud adalah penyaluran bantuan sosial. Pemerintah pun mengebut pencairan bantuan sosial, termasuk subsidi gaji untuk pekerja dan buruh serta banpres produktif untuk pelaku UMKM sampai akhir September. Semakin besar realisasi serapan anggaran, maka semakin besar pula peluang Indonesia terhindari dari resesi. 

"Berdasarkan masukan dari beberapa ahli ekonomi kami menyadari bahwa kami akan mencoba untuk terus meningkatkan angka penyaluran ini sampai akhir September," kata Budi. 

Alokasi anggaran yang telah dicairkan oleh Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi sejak Juli sampai medio September ini sebesar Rp 87,5 triliun. Targetnya, realisasi serapan anggaran bisa menyentuh Rp 100 triliun sampai akhir bulan ini. Angka Rp 100 triliun ini diyakini sudah cukup ampuh membawa Indonesia terhindari dari resesi. 

Sementara bila dilihat dari awal penanganan Covid-19 dilakukan, pemerintah telah mencairkan anggaran sebesar Rp 240,9 triliun. Angka tersebut merupakan akumulasi dari program sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial seperti bansos.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement