REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan tetap berkomitmen untuk mencapai resolusi yang adil bagi konflik Israel-Palestina. Pada fase ini, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dinilai dapat membantu Israel menyelesaikan pertikaiannya dengan Palestina.
"Saya akan mengatakan bahwa jika Anda melihat apa yang dilakukan UEA dan Bahrain hari ini, mereka akan memiliki pengaruh yang lebih besar untuk membantu Israel menyelesaikan masalah Palestina sebagai sekutu," kata penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner tak lama setelah ketiga negara terkait menandatangani perjanjian normalisasi diplomatik di Gedung Putih pada Selasa (15/9), dikutip laman Al Arabiya.
Kushner turut menyinggung Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002. Dia mengisyaratkan bahwa inisiatif itu sudah tak relevan diterapkan. “Orang-orang menunjuk pada Inisiatif Perdamaian Arab, yang merupakan upaya yang sangat mulia ketika dilakukan pada tahun 2002. Namun jika berhasil, maka perdamaian akan tercapai 15-20 tahun yang lalu. Jadi kenyataannya itu bukanlah jalan yang layak untuk meloloskan hal ini,” kata Kushner.
Inisiatif Perdamaian Arab diketahui telah menjadi syarat utama jika Israel ingin membuka atau menjalin hubungan normal dengan negara-negara Arab. Salah satu yang mesti dilakukan Tel Aviv adalah menarik diri dari tanah atau wilayah yang didudukinya pasca Perang Arab-Israel 1967. Itu artinya, Israel harus melepaskan cengkeramannya atas wilayah Palestina, termasuk Yerusalem.
Palestina selalu menekankan pentingnya negara-negara Arab memegang teguh Inisiatif Perdamaian Arab. Oleh sebab itu, ia mengecam keras normalisasi yang dilakukan UEA dan Bahrain. Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan penandatanganan perjanjian normalisasi Israel dengan Bahrain dan UEA merupakan "hari hitam" dalam sejarah bangsa Arab. "Hari ini akan ditambahkan ke kalender penderitaan Palestina dan kalender kekalahan Arab, karena memberikan pukulan maut kepada Inisiatif Perdamaian Arab serta solidaritas Arab," katanya pada Senin (14/9), dilaporkan laman kantor berita Palestina WAFA.
Dia mengungkapkan saat ini kabinetnya tengah mempertimbangkan untuk merekomendasikan agar Presiden Palestina Mahmoud Abbas merevisi hubungan dengan Liga Arab. Menurutnya Liga Arab telah bungkam atas pelanggaran mencolok terhadap resolusinya sendiri.
