REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) berencana menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar embargo senjata PBB terhadap Iran. Perwakilan Khusus AS untuk Venezuela dan Iran Elliott Abrams mengatakan Washington dapat menolak akses ke pasar AS bagi siapa pun yang berdagang senjata dengan Iran.

Ketika ditanya apakah Washington membuat rencana konkret untuk sanksi sekunder dalam menegakkan embargo senjata, Abrams mengatakan pihaknya sedang mengerjakannya. Dia menambahkan, sebuah pengumuman besar akan diutarakan pada akhir pekan.

"Kami (sedang mengerjakan) banyak hal dan kami akan memiliki beberapa pengumuman selama akhir pekan dan lebih banyak pengumuman pada hari Senin," ujar Abrams.

Pada 2018 AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran dan menerapkan kembali sanksi AS. Washington juga mengatakan telah memicu kembalinya semua sanksi PBB terhadap Iran, yang akan berlaku akhir pekan ini.

Tetapi pihak lain dalam kesepakatan nuklir yakni Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan sebagian besar Dewan Keamanan PBB mengatakan mereka tidak yakin Amerika Serikat dapat memberlakukan kembali sanksi PBB. Para diplomat mengatakan hanya sedikit negara yang kemungkinan akan menerapkan kembali sanksi PBB terhadap Iran.

"Ini seperti menarik pelatuk dan tidak ada peluru yang keluar. Tidak akan ada snapback, sanksi akan tetap ditangguhkan, JCPOA (kesepakatan nuklir) akan tetap berlaku," ujar seorang diplomat senior Dewan Keamanan PBB yang tidak menyebutkan namanya.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan AS akan bekerja keras untuk memastikan sanksi embargo senjata Iran akan terus diberlakukan. Dewan Keamanan PBB telah menolak resolusi AS untuk memperpanjang embargo senjata Iran. Pompeo mengatakan langkah ini dinilai akan berdampak kepada JCPOA.

Embargo senjata akan berakhir pada 18 Oktober di bawah ketentuan resolusi yang menaungi kesepakatan nuklir Iran. Resolusi yang ditawarkan AS menyerukan perpanjangan embargo terhadap Iran tanpa ada batas tertentu. AS lalu mengancam akan memaksakan pengembalian sanksi PBB jika resolusi tidak diperpanjang dengan menggunakan teknik kontroversial yang disebut snapback.

Ikuti Whatsapp Channel Republika