REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operator penyebrangan mengeluhkan kebijakan pemerintah yakni dengan menjalankan short sea shipping (SSS). Ketua DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mengatakan kebijakan tersebut mempersulit operator angkutan penyebrangan.

Khoiri mengatakan dengan beroperasinya SSS maka memunculkan potensi lintasan yang berhimpit. "Ini terjadi karena perizinan yang dikeluarkan  dua direktorat dalam satu Kementerian Perhubungan tidak ada koordinasi," kata Khoiri dalam diskusi virtual, Rabu (17/9).

Saat ini angkutan penyebrangan di bawah Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub. Sementara operasional yang dilakukan kapal di laut di bawah Ditjen Perhubungan Laut.

"Perizinan keduanya ini (Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perhubungan Laut) tanpa ada koordinasi dan batasan yang jelas dari sisi jarak lintas dan spesifikasi kapal yang digunakan,"ungkap Khoiri.